Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Eks Menkes Minta Dokter Kontrak Malaysia yang Mogok Kerja Tidak Dihukum

Mantan Menteri Kesehatan Malaysia Datuk Seri Dzulkefly Ahmad mengatakan para dokter kontrak hanya menyuarakan hak-hak mereka dan tanpa kekerasan.

26 Juli 2021 | 19.00 WIB

Dokter kontrak medis pemerintah berpartisipasi dalam aksi mogok kerja di Rumah Sakit Kuala Lumpur di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19) di Kuala Lumpur, Malaysia, 26 Juli 2021. [REUTERS/Lim Huey Teng]
Perbesar
Dokter kontrak medis pemerintah berpartisipasi dalam aksi mogok kerja di Rumah Sakit Kuala Lumpur di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19) di Kuala Lumpur, Malaysia, 26 Juli 2021. [REUTERS/Lim Huey Teng]

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kesehatan Malaysia Datuk Seri Dzulkefly Ahmad mendesak pemerintah Perikatan Nasional (PN) untuk tidak mengambil tindakan disipliner terhadap dokter yang berpartisipasi dalam aksi mogok kerja.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Menggunakan tagar #HartalDoktorKontrak di Twitter, anggota parlemen Kuala Selangor itu mengatakan para dokter membela hak-hak mereka dengan cara tanpa kekerasan, dan meminta agar hak itu dilindungi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

"Untuk semua itu, saya mohon pemerintah PN untuk tidak menghukum atau mengambil tindakan disipliner pada semua dokter yang terlibat dalam #HartalDoktorKontrak," cuitnya di Twitter.

"Mereka menggunakan hak demokrasi mereka dengan cara sipil sebagai pilihan terakhir. Saya momohon agar kesejahteraan mereka dilindungi," katanya, dikutip dari Malay Mail.

Ribuan dokter kontrak Malaysia pada Senin melakukan mogok kerja untuk memprotes persyaratan kontrak kerja mereka ketika Malaysia mencatat total lebih dari satu juta infeksi Covid-19 di tengah penyebaran varian Delta.

Meski demikian para dokter kontrak pemerintah itu berjanji pasien tidak akan terpengaruh oleh protes tersebut.

Para dokter, yang menginginkan penempatan permanen, serta gaji dan tunjangan yang lebih baik, mengatakan tawaran Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk memperpanjang kontrak mereka tidak cukup, dikutip dari Reuters, 26 Juli 2021.

Surat kabar Malaysia, Malay Mail, melaporkan ratusan pekerja medis di seluruh negeri melakukan walk out dari rumah sakit umum untuk menunjukkan ketidakpuasan dengan persyaratan kontrak kerja yang lebih rendah.

Yang lain mengambil foto dan video diri mereka berpakaian hitam dan memegang plakat yang mencantumkan tuntutan mereka, termasuk keamanan kerja, dan mengunggahnya di media sosial.

Dokter kontrak medis pemerintah berpartisipasi dalam aksi mogok kerja di Rumah Sakit Kuala Lumpur di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19) di Kuala Lumpur, Malaysia, 26 Juli 2021. [REUTERS/Lim Huey Teng]

Polisi kota telah mulai menyelidiki beberapa pemrotes di Kuala Lumpur.

Kepala Polisi Dang Wangi Asisten Komisaris Mohamad Zainal Abdullah mengatakan kepada Malay Mail, dokter junior dan petugas medis di Rumah Sakit Kuala Lumpur yang melakukan mogok kerja sedang diselidiki karena melanggar aturan berkerumun selama pandemi, di bawah Aturan 10 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Malaysia, yang memiliki salah satu tingkat infeksi per kapita tertinggi di Asia Tenggara, pada Ahad melaporkan 17.045 kasus baru Covid-19, sehingga total menjadi 1.013.438 dan hampir 8.000 kematian akibat Covid-19, meskipun Malaysia telah memberlakukan lockdown sejak Juni.

Seperti negara-negara Asia Tenggara lain, rumah sakit dan staf medis Malaysia telah menanggung beban wabah Covid-19 di tengah kekurangan tempat tidur, ventilator, dan oksigen.

Peluncuran vaksin Covid-19 Malaysia, bagaimanapun, telah melampaui banyak negara tetangga, dengan sekitar 16,9% dari 32 juta orangnya diinokulasi sepenuhnya.

REUTERS | MALAY MAIL

Eka Yudha Saputra

Eka Yudha Saputra

Alumnus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bergabung dengan Tempo sejak 2018. Anggota Aliansi Jurnalis Independen ini meliput isu hukum, politik nasional, dan internasional

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus