Jelang Duterte Pidato, Korban Tewas Perang Narkoba 4.540 Orang

Dokumen dari polisi nasional Filipina ini menyatakan para korban tewas ditembak karena melawan selama operasi yang digelar sejak 1 Juli 2016 – 30 Juni 2018.

Media Rappler memperoleh data versi polisi nasional Filipina ini dan mempublikasikannya beberapa jam menjelang pidato kenegaraan ke-3 Duterte, yang akan digelar hari ini di gedung parlemen Filipina.

“Jumlah ini tidak termasuk angka dari operasi yang digelar lembaga hukum lainnya seperti lembaga penegakan hukum bidang obat di Filipina PDEA,’ begitu dilansir media Rappler, Senin, 23 Juli 2018.

Menurut data versi PDEA, jumlah korban tewas selama perang narkoba mencapai 4.354 orang. Jumlah sabu atau methamphetamine yang berhasil disita sebanyak 2,736 kilogram. Dalam operasi ini, menurut PDEA, sebanyak 87 orang polisi tewas oleh bandar dan tersangka narkoba selama proses penggerebekan.

Empat orang pejabat pemerintahan Filipina tewas pada pekan lalu sejak 2 -- 7 Juli 2018 akibat ditembak orang tidak dikenal. Mereka adalah Wali Kota Tanauan, Antonio Halili, Wali Kota General Tinio, Ferdinand Bote, Wakil Wali Kota Trece Martires, Alex Lubigan, Kepala Desa Santa Catalina, Michael Magallanes. Rappler

Namun, data yang dimiliki lembaga swadaya masyarakat dan para advokat HAM menunjukkan jumlah korban sipil tewas akibat perang narkoba ini mencapai sekitar 20 ribu orang, termasuk akibat pembunuhan bermotif balas dendam.

Baca: 

Presiden Duterte Larang 7 hal Ini di Filipina, Apa saja?

Duterte Siap Mundur Jika Ada Petisi Memprotes Ciuman Bibirnya

Dalam pernyataannya pada Ahad, 22 Juli 2018, polisi nasional Filipina menganggap biasa jumlah korban tewas ini karena tingkat kejahatan turun drastis sebanyak 20,4 persen.

Kepala polisi Filipina, Direktur Jenderal Oscar Albayalde, mengatakan polisi ingin memperbaiki proses penanganan penyalahgunaan obat-obatan terlarang ke depannya dengan mengedepankan proses rehabilitasi dan melibatkan publik.

Terkait perang narkoba Duterte ini, Pengadilan Kriminal Internasional telah menerima laporan dugaan pelanggaran HAM oleh polisi dan pemerintah Filipina.

Seperti dilansir Reuters, saat ini, lembaga internasional yang berbasis di Belanda itu sedang melakukan pengkajian apakah data yang ada mencukupi untuk menyidangkan kasus dugaan pelanggaran HAM berat ini termasuk memanggil Duterte untuk dimintai pertanggung-jawaban. Duterte sendiri telah menyatakan Filipina keluar dari keanggotaan lembaga ini menyusul dimulainya proses investigasi.