![Botol kecil berlabel stiker "Vaccine COVID-19" dan jarum suntik medis dalam foto ilustrasi yang diambil pada 10 April 2020. [REUTERS / Dado Ruvi]](https://statik.tempo.co/data/2020/10/23/id_975819/975819_720.jpg)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Jerman menolak rencana proposal pengabaian hak paten vaksin Covid-19 oleh Joe Biden, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kapasitas produksi vaksin corona global.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Kesehatan Jerman mengatakan hambatan peningkatan produksi vaksin bukan pada pengabaian hak paten, tetapi bagaimana transfer teknologi yang cepat dan efektif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Masalah utama bukanlah perlindungan hak paten tetapi kapasitas produksi," kata Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn mengatakan pada konferensi pers hari Jumat, dikutip dari Reuters, 7 Mei 2021.
"Saya akan senang jika Amerika Serikat menunjukkan kesediaan yang sama untuk mengekspor vaksin seperti yang kita lakukan di Jerman," kata Spahn menyindir Amerika Serikat.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan pengabaian setelah Presiden Joe Biden pada Rabu mempromosikan rencana tersebut, yang membalikkan posisi AS sebelumnya.
Pemerintahan Joe Biden mendukung negosiasi di Organisasi Perdagangan Dunia untuk mendapatkan kesepakatan global perihal pengabaian hak paten vaksin Covid-19.
Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan kepada negara-negara anggota, dirinya menyambut langkah AS tersebut. "Kami perlu segera menanggapi COVID-19 karena dunia sedang menyaksikan dan orang-orang sekarat," katanya.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut langkah Biden di Twitter sebagai "MOMEN MONUMENTAL DALAM PERANG TERHADAP # COVID19," dan mengatakan langkah itu mencerminkan "kebijaksanaan dan kepemimpinan moral Amerika Serikat."
Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dia sangat mendukung membuka hak kekayaan intelektual. Namun, seorang pejabat pemerintah Prancis mengatakan kekurangan vaksin corona adalah akibat dari kurangnya kapasitas dan bahan produksi, bukan karena hak paten vaksin Covid-19.
REUTERS
Foto 
