Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis, 6 Februari 2025, menyarankan agar warga Palestina mendirikan sebuah negara di Arab Saudi, bukan di tanah air mereka, dalam penolakan terbarunya terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, Middle East Eye melaporkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana," kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan tersebut muncul ketika Arab Saudi dan Israel tampaknya semakin jauh dari normalisasi hubungan, lebih dari setahun setelah para pejabat di AS mengatakan bahwa kesepakatan sudah dekat.
Riyadh berulang kali mengatakan selama setahun terakhir bahwa hanya jalur yang jelas menuju kenegaraan Palestina yang akan membuatnya menjalin hubungan formal dengan Israel, tetapi Netanyahu menolak gagasan tersebut pada hari Kamis, menyebutnya sebagai "ancaman keamanan bagi Israel".
"Terutama bukan negara Palestina," katanya. "Setelah 7 Oktober? Apakah Anda tahu apa itu? Ada sebuah negara Palestina, namanya Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah sebuah negara Palestina dan lihatlah apa yang kita dapatkan."
Wawancara tersebut dilakukan ketika Netanyahu sedang melakukan kunjungan resmi ke Amerika Serikat.
Penasihat Trump mendorong negara-negara Teluk untuk bekerja sama di Gaza, namun tidak ada yang mau.
Hal ini terjadi setelah konferensi pers bersama dengan Donald Trump, di mana presiden AS mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan menjadikan daerah kantong Palestina tersebut sebagai "Riviera Mediterania", dengan AS mengambil alih wilayah tersebut.
Normalisasi dengan Arab Saudi telah didiskusikan antara kedua pemimpin dan, di samping penolakannya yang keras terhadap syarat utama Arab Saudi untuk mendirikan negara Palestina, Netanyahu bersikeras bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu akan segera terwujud.
"Hal ini tidak hanya layak, saya pikir ini akan terjadi," katanya.
Konferensi pers tersebut segera diikuti oleh pernyataan dari kementerian luar negeri Arab Saudi, yang mengatakan bahwa sikap kerajaan terhadap kenegaraan Palestina "tegas dan tidak tergoyahkan".
"Yang Mulia menekankan bahwa Arab Saudi akan melanjutkan upaya tanpa henti untuk mendirikan sebuah negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal itu," bunyi pernyataan tersebut.