Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Singapura memperkirakan akan ada lebih banyak penangkapan dan penyitaan ketika pusat keuangan Asia itu menyelidiki salah satu kasus dugaan pencucian uang terbesar di negaranya, di mana nilai aset yang disita kini mencapai S$2,8 miliar (sekitar Rp 31 triliun).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penggerebekan serentak pada pertengahan Agustus oleh pihak berwenang di negara kota yang terkenal dengan tingkat kejahatan yang rendah ini menyebabkan penangkapan 10 orang asing dan penyitaan properti mewah, mobil, emas batangan, tas tangan desainer, dan perhiasan senilai S$1 miliar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kasus ini adalah pengingat bahwa tindakan pencegahan yang paling ketat sekalipun dapat dielakkan oleh penjahat yang gigih,” Josephine Teo, menteri dalam negeri kedua, mengatakan kepada parlemen pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Pemerintah akan membentuk panel antarkementerian untuk meninjau rezim anti-pencucian uang, yang mencerminkan pembelajaran yang diambil dari kasus ini, katanya.
Josephine Teo adalah salah satu dari tiga menteri kabinet yang menjawab hampir 60 pertanyaan yang diajukan oleh anggota parlemen mengenai kasus ini.
Indranee Rajah, menteri keuangan kedua, akan memimpin komite antar kementerian yang terdiri dari pemegang jabatan politik dari bank sentral dan kementerian dalam negeri, hukum, tenaga kerja dan perdagangan.
Mereka akan meninjau empat bidang: Mencegah penyalahgunaan struktur perusahaan; membuat lembaga-lembaga keuangan berkolaborasi satu sama lain dan dengan pihak berwenang; meminta pemain pihak ketiga seperti agen real estat untuk waspada terhadap pencucian uang; meningkatkan kemampuan deteksi.
Pemerintah mengatakan pihaknya sedang memeriksa lembaga-lembaga keuangan yang dicurigai terlibat dalam kasus ini dan akan melakukan tindakan penegakan hukum terhadap lembaga-lembaga tersebut, serta stafnya, jika mereka terbukti melanggar persyaratan bank sentral.
Badan-badan tersebut juga sedang meninjau proses yang mencakup persetujuan bank sentral bagi kantor keluarga untuk mendapatkan insentif pajak, dan untuk mempertimbangkan pengaturan aset bernilai tinggi seperti mobil dan tas mewah.
Namun, perubahan apa pun tidak boleh "menyebabkan ketidaknyamanan bagi bisnis dan pelanggan yang sah", kata Teo.
Kasus ini menjadi perhatian polisi sejak 2021, setelah adanya laporan transaksi mencurigakan oleh lembaga keuangan, kata Teo.
Dia menolak spekulasi yang “sama sekali tidak benar” di media lokal dan internasional bahwa operasi tersebut dilakukan atas perintah Cina.
“Kami memulai penyelidikan karena kami mencurigai adanya pelanggaran yang dilakukan di Singapura,” tambah Teo. "Setelah kami mengkonfirmasi kecurigaan kami, kami bertindak."
REUTERS
Foto 
