Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Cawe-cawe pengusaha di Pilkada 2024 menjadi tren.
Calon kepala daerah yang didukung Presiden Prabowo Subianto menang di banyak daerah.
Cawe-cawe Prabowo dan dukungan Jokowi tak manjur di Jakarta.
ADA jalan pintas dalam memenangi kontestasi politik: dukungan penguasa tertinggi. Cara ini terbukti jitu untuk mengalahkan pesaing yang memiliki riwayat panjang atau visi-misi jelas, bahkan calon lain yang mempunyai elektabilitas tinggi. Mobilisasi dukungan aparat negara merupakan kunci utama kemenangan itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Cara ini terbukti mujarab pada pemilihan presiden 2024. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan dukungan penuh penguasa saat itu, yakni Presiden Joko Widodo, berhasil meraup 58 persen suara. Duplikasi resep kemenangan segera dilakukan sejumlah peserta pemilihan kepala daerah, yang berlangsung serentak pada 27 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasilnya tak kalah moncer. Di Sulawesi Utara, calon yang didukung Presiden Prabowo, Yulius Selvanus-Johannes Victor Mailangkay, diperkirakan memenangi pemilihan gubernur. Yulius, anak buah Prabowo di Komando Pasukan Khusus pada 1997-1998, mengalahkan dua pesaingnya. Padahal, dari hasil berbagai jajak pendapat hingga September 2024, elektabilitasnya hanya satu digit.
“Keajaiban” juga terjadi di Provinsi Banten. Pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah, yang juga disokong penuh Prabowo, menyalip calon lain, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi. Padahal, beberapa saat sebelum hari pemungutan suara, tingkat keterpilihan Andra tertinggal 40 persen dari Airin.
Dukungan penguasa di dua provinsi itu ditengarai menggunakan operasi terstruktur, sistematis, dan masif. Aparat penegak hukum, militer, hingga birokrat dan kepala desa yang seharusnya netral pun dikerahkan. Perangkat negara menjadi instrumen kemenangan politik. Pilkada 2024 kian menunjukkan pelanggaran prinsip netralitas secara telanjang. Cara serupa dilakukan di daerah-daerah lain.
Aparatur hukum tak malu dan tak ragu menjadi instrumen kekuasaan untuk mendapatkan kursi kepala daerah. Mereka bermanuver menggalang dukungan orang, mencari atau mendistribusikan logistik, serta menekan lawan dan pendukungnya. Di Jawa Tengah, polisi ditengarai menggencet kepala desa hingga pengusaha dengan kasus hukum agar mendukung calon yang direstui presiden.
Kondisi ini diperparah oleh sikap penyelenggara pemilihan umum yang kerap melempem menghadapi penguasa. Badan Pengawas Pemilu, misalnya, menyatakan deklarasi Prabowo melalui video untuk mendukung secara terbuka Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah bukanlah pelanggaran.
Dukungan penguasa memang tak cukup manjur di Jakarta. Ridwan Kamil-Suswono gagal memenangi pemilihan meski disokong Prabowo dan semua partai politik pendukungnya. Calon dari PDI Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno, berhasil mengumpulkan 50,07 persen, memastikan pemilihan di Jakarta hanya satu putaran. Namun kelompok penguasa berupaya agar pemilihan berlangsung dalam dua putaran—dengan harapan Ridwan-Suswono bisa menang pada putaran kedua.
Lepas dari skenario itu berhasil atau tidak, keberpihakan penguasa terbukti membuat kualitas pemilihan kepala daerah menjadi buruk. Prabowo memilih jalan buruk seperti pendahulunya untuk memperkuat kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan untuk persaingan politik menimbulkan kerusakan di berbagai lembaga negara.
Sulit mengharapkan terjadi perubahan demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi politik di masa depan. Partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat yang juga tersandera oleh berbagai kasus hukum cuma akan membebek keinginan penguasa. Hanya perlawanan publik yang bisa mematahkan penyalahgunaan kekuasaan itu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Jalan Pintas Memenangi Pilkada". Koreksi 11 Desember 2024 di aliena kedua. Sebelumnya tertulis "pengusaha"
