Bagaimana Membuat Pilkada Jakarta Dua Putaran

SEPEKAN setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada Jakarta, Ramdan Alamsyah mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jakarta pada Rabu, 4 Desember 2024. Anggota tim hukum Ridwan Kamil-Suswono itu mempertanyakan sikap Bawaslu tentang laporan berbagai keganjilan yang merugikan jagoannya dan menguntungkan lawannya, Pramono Anung-Rano Karno.

Ramdan mendorong Bawaslu memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara. Bertemu hampir dua jam dengan Komisioner Bawaslu Jakarta, Benny Sabdo, Ramdan dan lima koleganya pulang dengan tangan kosong. “Bawaslu hanya berjanji laporan keganjilan akan diproses,” kata Ramdan kepada Tempo, Kamis, 5 Desember 2024.

Menurut Ramdan, kubu Ridwan-Suswono menerima berbagai laporan dari masyarakat yang tak mendapat formulir C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara sebelum hari pencoblosan. Ia mengklaim ketiadaan undangan itu membuat tingkat partisipasi di pilkada Jakarta hanya 58 persen. Pada pilkada 2017, tingkat partisipasi pemilih mencapai 70 persen.

Adapun Benny Sabdo menyatakan lembaganya telah menindaklanjuti laporan Ramdan. Hingga pekan lalu, Bawaslu telah menuntaskan kajian awal. “Tapi, kalau informasinya masih kurang lengkap, akan kami klarifikasi lagi,” ujar Benny.

Hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten dan kota di Jakarta menunjukkan Ridwan Kamil-Suswono kalah oleh Pramono Anung-Rano Karno. Ridwan mendulang 1,7 juta suara atau 39,4 persen, sedangkan Pramono mendapat 2,18 juta suara atau 50,07 persen. Dengan perolehan itu, Pramono-Rano, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bisa menang satu putaran.

Dua narasumber yang dekat dengan petinggi Partai Gerindra dan petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM)—gabungan partai politik pendukung Ridwan Kamil—bercerita, pemungutan suara ulang merupakan upaya mendorong pilkada berjalan dua putaran. Sehari seusai pemilihan, muncul gerilya dari petinggi KIM untuk mendekati penyelenggara pemilu supaya mendukung skenario tersebut.

Narasumber yang mengetahui lobi-lobi itu bercerita, ada permintaan dari penyelenggara pemilu di tingkat pusat kepada komisioner level provinsi untuk mendukung skenario dua putaran lewat pemungutan suara ulang. Instruksi ini pun sampai ke penyelenggara pilkada tingkat kabupaten/kota.

Ramdan Alamsyah membantah jika kubu Ridwan Kamil disebut mengintervensi KPU atau Bawaslu. Ia mengklaim intervensi sejauh ini hanya mendorong Bawaslu memproses laporan masyarakat mengenai ketiadaan formulir C6. “Kalau ada yang tuduh kami intervensi pakai duit, silakan tunjukkan buktinya,” tuturnya.

Anggota tim hukum Ridwan Kamil-Suswono, Ramdan Alamsyah (kanan), melaporkan temuan keganjilan dalam Pilkada ke Bawaslu Provinsi Jakarta, 4 Desember 2024. Tempo/Martin Yogi Pardamean

Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata membantah jika disebut ada intervensi ke lembaganya. “Kalau ke komisioner sepertinya tidak ada, insyaallah kondusif,” ucap Wahyu, Sabtu, 7 Desember 2024. Sedangkan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja membantah kabar adanya instruksi terhadap Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta. “Tidak ada hal seperti itu. Semua hal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Bagja pada Jumat, 6 Desember 2024.

Kabar adanya intervensi terhadap penyelenggara pemilu ini sampai ke petinggi PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memerintahkan dia mengantisipasi kemungkinan pilkada Jakarta berjalan dua ronde. Hasto pun meminta anak buahnya memastikan tak ada perubahan jumlah perolehan suara saat rekapitulasi berjalan.

PDIP pun mendekati Bawaslu Jakarta agar mengawasi rekapitulasi suara di semua tingkatan. Komisioner Bawaslu Jakarta, Benny Sabdo, membenarkan pernyataan Hasto. “Ada utusan PDIP yang menyampaikan pesan itu,” ujarnya. Menurut Benny, tanpa pesan itu pun Bawaslu akan menjaga agar tak ada kecurangan yang mempengaruhi hasil pilkada.

Upaya kubu Ridwan Kamil mendorong pemungutan suara ulang gagal. Minimnya partisipasi pemilih tak bisa dijadikan alasan digelarnya pemungutan ulang. “PSU itu biasanya jika ada dugaan pelanggaran saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS,” kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta Astri Megatari kepada Tempo.

Kubu Pramono Anung mengendus adanya skenario dua putaran. Indikasinya, beredar surat dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap Ridwan Kamil pada masa tenang. Pramono lalu mengumpulkan 18 anggota tim pemenangannya di rumahnya di Cipete, Jakarta Selatan, sehari sebelum hari pencoblosan. Pertemuan itu antara lain membahas kemungkinan perolehan suara Pramono-Rano tergerus.

Tiga peserta pertemuan mengatakan ada kekhawatiran dukungan Prabowo itu akan menggerakkan instrumen negara, seperti penegak hukum dan birokrat, untuk memenangkan Ridwan Kamil-Suswono. Mereka pun mewaspadai adanya pemberian uang menjelang hari pemilihan atau serangan fajar dan penggalangan dukungan di basis pemilih mengambang atau undecided voters. Misalnya di berbagai lembaga pemasyarakatan.

Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono-Rano, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan rapat itu sekadar membahas penguatan saksi di tempat pemungutan suara. “Kami masih yakin pilkada Jakarta berjalan satu putaran,” ucap Prasetyo pada Rabu, 4 Desember 2024.

Namun hasil hitung cepat menunjukkan perolehan suara Pram-Rano belum aman. Sehari seusai hari pencoblosan 27 November 2024, tim pemenangan Pram-Rano menemukan migrasi suara pemilih mereka sebesar 4 persen ke Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang mendulang 10 persen suara. Padahal sejumlah lembaga survei menyebutkan elektabilitas Dharma-Kun sekitar 5 persen.

Migrasi suara ini ditengarai membuat perolehan suara Pramono-Rano menyusut dan berpotensi tak menang satu putaran. Ketua PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan perpindahan itu diduga terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. “Kami sedang menganalisis penyebabnya,” kata Deddy, Kamis, 28 November 2024.

Sehari sebelum hari pencoblosan, beredar pesan di berbagai grup keagamaan kristiani. Isinya mengajak anggota grup menggeser dukungan untuk Pram-Rano ke Dharma-Kun. Seorang petinggi Koalisi Indonesia Maju mengatakan Pram-Rano bukan representasi kelompok kristiani karena didukung oleh mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Selama ini Anies kerap dikaitkan dengan kelompok muslim garis keras. Pada 2017, Anies memenangi pilkada Jakarta melawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat itu Anies mendapat dukungan dari berbagai kelompok, seperti Front Pembela Islam.

Upaya menambah perolehan suara Dharma-Kun juga bergulir melalui Pemerintah Provinsi Jakarta. Seorang pejabat di Balai Kota menuturkan, Sekretaris Daerah Marullah Matali sempat memanggil sejumlah pejabat Jakarta dan menginstruksikan mereka dan anak buahnya agar mendukung Dharma-Kun. Marullah tak merespons permintaan wawancara Tempo hingga Sabtu, 7 Desember 2024.

Kubu Pramono Anung-Rano Karno akhirnya memilih berfokus menjaga rekapitulasi suara untuk mempertahankan kemenangan di pilkada Jakarta. Juru bicara Pramono-Rano, Cyril Raoul alias Chico Hakim, mengatakan semua relawan pendukung dikerahkan untuk ikut mengawasi proses rekapitulasi. “Forkabi, Jakmania, FBR (Forum Betawi Rempug), sampai Anak Abah (sebutan untuk pendukung Anies Baswedan) turun untuk melapis saksi,” ujar Chico.