Bagaimana Membuat Pilkada Jakarta Dua Putaran

SEPEKAN setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada Jakarta, Ramdan Alamsyah mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jakarta pada Rabu, 4 Desember 2024. Anggota tim hukum Ridwan Kamil-Suswono itu mempertanyakan sikap Bawaslu tentang laporan berbagai keganjilan yang merugikan jagoannya dan menguntungkan lawannya, Pramono Anung-Rano Karno.

Ramdan mendorong Bawaslu memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara. Bertemu hampir dua jam dengan Komisioner Bawaslu Jakarta, Benny Sabdo, Ramdan dan lima koleganya pulang dengan tangan kosong. “Bawaslu hanya berjanji laporan keganjilan akan diproses,” kata Ramdan kepada Tempo, Kamis, 5 Desember 2024.

Menurut Ramdan, kubu Ridwan-Suswono menerima berbagai laporan dari masyarakat yang tak mendapat formulir C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara sebelum hari pencoblosan. Ia mengklaim ketiadaan undangan itu membuat tingkat partisipasi di pilkada Jakarta hanya 58 persen. Pada pilkada 2017, tingkat partisipasi pemilih mencapai 70 persen.

Adapun Benny Sabdo menyatakan lembaganya telah menindaklanjuti laporan Ramdan. Hingga pekan lalu, Bawaslu telah menuntaskan kajian awal. “Tapi, kalau informasinya masih kurang lengkap, akan kami klarifikasi lagi,” ujar Benny.

Hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten dan kota di Jakarta menunjukkan Ridwan Kamil-Suswono kalah oleh Pramono Anung-Rano Karno. Ridwan mendulang 1,7 juta suara atau 39,4 persen, sedangkan Pramono mendapat 2,18 juta suara atau 50,07 persen. Dengan perolehan itu, Pramono-Rano, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bisa menang satu putaran.

Dua narasumber yang dekat dengan petinggi Partai Gerindra dan petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM)—gabungan partai politik pendukung Ridwan Kamil—bercerita, pemungutan suara ulang merupakan upaya mendorong pilkada berjalan dua putaran. Sehari seusai pemilihan, muncul gerilya dari petinggi KIM untuk mendekati penyelenggara pemilu supaya mendukung skenario tersebut.

Narasumber yang mengetahui lobi-lobi itu bercerita, ada permintaan dari penyelenggara pemilu di tingkat pusat kepada komisioner level provinsi untuk mendukung skenario dua putaran lewat pemungutan suara ulang. Instruksi ini pun sampai ke penyelenggara pilkada tingkat kabupaten/kota.

Ramdan Alamsyah membantah jika kubu Ridwan Kamil disebut mengintervensi KPU atau Bawaslu. Ia mengklaim intervensi sejauh ini hanya mendorong Bawaslu memproses laporan masyarakat mengenai ketiadaan formulir C6. “Kalau ada yang tuduh kami intervensi pakai duit, silakan tunjukkan buktinya,” tuturnya.