Agar tidak bertentangan kuh perdata

Undan~g-Undan~g lalu Lintas~: Agar Tidak Betentangan KUH Perdata Keputusan pemerintah menunda diterapkannya UU Lalu Lintas disambut gembira oleh ma~syarakat. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi kalau undang-undang itu dipaksakan berlaku pada 17 September 1992, karena masyarakat dan para penegak hukum belum siap dan memahami isi dari UU tersebut. Mudah-mudahan waktu tenggang setahun dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh DPR untuk~ meninjau kemb~ali und~ng-undang tersebut, baik dari konsiderans, dasar pembentukannya, pembahasan pasal demi pasal, maupun mengkonkretkan maksud dan tujuan undang-undang itu sesuai dengan asas-asas hukum pidana tentang pelanggaran yang berbeda dengan kejah~atan Jangan sampai und~ang-unda~ng itu bertentangan~ den~gan isi KUH Pidana, ~~~khususnya pasal 492, y~ang m~asuk dalam huku ketiga ~tentang pelanggaran, ~~~tapi dalam pasal 70 ayat 1 b UULAJ dinyatakan sebagai kejahatan UUIAJ memungkinkan pengaturan fasilitas parkir untuk umum dan bengkel umum kendaraan bermotor diserahkan kepada swasta. Padahal kalau itu memenuhi hajat hidup orang banyak seharusnya dikuasai oleh negara saja dalam hal ini pemerintah (pasal 33 UUD 1~945). Juga asuransi, seharusnya diatur oleh KUH Perdat~a, antara lain oleh hukum yang tertuang pada pasal 1338 KUH Perdata. Karena itu sebaiknya UULAJ tidak lagi memuat asuransi, yang bisa bertentan~gan dengan KUH Perdata FRANS H~NDRA WINARTA SH Kelapa Gading Boulevand TB 2~/24 Jakarta 14240