Masih jauh tertinggal

Hukum di Bidan~g Ekonomi: Masih jauh Tertinggal~ Berbicara soal hukum di bidang ekonomi, Indonesia dapat diibaratkan b~agaikan ora~ng ketinggalan kereta. Mengapa? ~jawabannya dapat kita lihat dari "kevakuman hukum" yang mengatur soal akuisisi. Akuisisi dalam satu rumpun perusahaan belum ada peraturannya dalam bentuk undang-undang yang membatasi dan mence~gah ke arah monopoli Hal ini san~ga~t berbahaya karena lebih banyak menimbulkan dampak ne~gatif. ~Soalnya, di balik akuisisi perusahaan yan~g masuk bursa tidak dapat diketahui secara gamblang motivasi apa yang menghendaki akuisisi satu grup. Itu menimbulkan keheranan dan kecurigaan di mata publik, sebab full disclosure yang membedah isi perut perusahaan (yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan dalam keadaan sehat) belum bisa dipercayai seratus persen. Itu bisa saja "direkayasa" oleh sang octopus raksasa yang mendiktekan kemauannya kepada para profesional seperti konsultan hukum dan akuntan publik. Di samping itu perlu dipikirkan nasib para pemegang saham minoritas, Bagaimana posisi hukum mereka? Karena regulasi di bidang akuisisi masih "vakum". Hal demikian dikatakan oleh pialang dan investor, yang memint~a Pemerintah menurunkan seperangkat regulasi yang mengatur perusahaan-perusahaan masuk bursa. Soalnya tanpa aturan seperti itu para emiten bisa berbuat semaunya: bisa akuisisi, bisa menggandaka~n saham atau menerbitkan saham tambahan (~TEMPO, 8 Agustus 19~92, Ekonomi & Bisnis). Ketertinggalan hukum kita di bidang ekonomi sun~guh sangat memprihatinkan. Padahal, ditinjau dari aspek pidana tldak tenutup kemungkinan ditemukannya kejahatan di bidang bisnis. HADI DARMO~NO SH Jalan Jenderal Sudirman 899 Purwokerto 53147 Jawa Ten~gah