Belajar dari Spirit Hazare

ANNA Hazare tak jadi mati karena korupsi. Hari Minggu dua pekan lalu ia mengakhiri mogok makan yang telah dilakukannya selama 12 hari. Di depan puluhan ribu pendukungnya, pria 74 tahun itu minum air kelapa dan madu dari gelas besi. Ia mengakhiri mogok makan setelah parlemen India, sehari sebelumnya, meluluskan tiga permintaan seputar penanganan korupsi di negeri itu. Salah satu tuntutan yang dikabulkan: segera dibentuk komisi antikorupsi.

Apa yang dilakukan Hazare menunjukkan bahwa sesungguhnya korupsi bisa dilawan, meski pemerintah dan parlemen enggan melakukannya. Kita—rakyat Indonesia—sebenarnya boleh sedikit bersyukur. Kita tak perlu menyaksikan seorang kakek melambaikan tangan pada kematian agar datang lebih cepat, hanya untuk memperjuangkan undang-undang dan lembaga antikorupsi. Sejak 1999 kita sudah memiliki undang-undang antikorupsi dan mulai delapan tahun lalu sudah terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lembaga dan undang-undang itu telah berhasil menjerat banyak koruptor. Walau korupsi masih menjalar di pemerintahan, kini jamak terdengar betapa para pejabat mengaku ngeri melakukan perbuatan kriminal itu. Di tengah keputusasaan kita terhadap kejaksaan dan kepolisian yang kinerjanya masih payah dalam menangani perkara korupsi, KPK masih bisa diandalkan. Hadirnya lembaga dan payung hukum itu telah memberi harapan bahwa korupsi bisa dilawan.

Spirit Hazare harus kita tanamkan dengan cara menyokong dan memperkuat peran komisi antikorupsi. Bukan lantas melemahkannya sebagaimana kini secara sistematis dilakukan terutama oleh para politikus-legislator. Mereka tentu menginginkan perkara korupsinya, atau kasus yang menyangkut patron mereka, tak disentuh hukum. Pelbagai usaha untuk memperlemah KPK—dari mempidanakan sejumlah pemimpinnya hingga menyiapkan regulasi yang mengebiri kewenangan komisi—dilakukan. Ironisnya, pelemahan ini tidak hanya dilakukan oleh para koruptor dan politikus, tapi juga oleh sejumlah media yang memberi panggung kepada para koruptor.

Kita memang lebih maju dalam memberantas korupsi, tapi peringkat korupsi Indonesia masih lebih buruk ketimbang India. Negeri dengan populasi terbesar kedua di dunia itu berada di peringkat ke-70 (urutan ke-1 paling bersih, ke-149 terkorup). Sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-88. Sebab itu perjuangan Hazare sangatlah penting dan tetap memberi inspirasi bagi kita. Kendati parlemen dan para pejabat pemerintah yang korup enggan meloloskan undang-undang antikorupsi yang lebih bergigi, mereka akhirnya tunduk pada people power.

Perdana Menteri Manmohan Singh dan sejumlah politikus menyatakan simpatinya dan berusaha mengambil jalan tengah. Bukan mustahil jika para elite politik di sana punya motif terselubung di balik simpati yang mereka tunjukkan terhadap Hazare. Mereka tak ingin terlihat memerangi pejuang antikorupsi ketika pemilihan umum negara bagian sudah dekat, yang dijadwalkan akhir tahun ini. Pejabat dan politikus India—meski banyak yang menikmati korupsi—tidak ingin terlihat terang-terangan menentang usaha Hazare yang terpuji itu.

Kita kerap geram terhadap perilaku korup para pejabat dan wakil rakyat di Tanah Air yang kian menggila. Hazare telah membuka mata kita: rakyat yang berkumpul di distrik kumuh pun bisa diandalkan untuk mendobrak korupsi. Langkah pertama yang dia lakukan adalah menyadarkan rakyat akan pentingnya perjuangan melawan korupsi. Indonesia jelas membutuhkan pemimpin yang bersih seperti Hazare. Tapi kita juga memerlukan rakyat yang bersih dan berani berperang melawan korupsi, apa pun risikonya.