Dilema Prabowo Akibat Utang Jokowi

MESKI diklaim masih dalam batas aman, kenaikan jumlah utang pemerintah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sesungguhnya tidak bisa dibilang benar-benar aman. Pada masa akhir pemerintahannya, Jokowi tercatat akan mewariskan utang lebih dari Rp 8.000 triliun kepada penggantinya.

Dalam buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp 8.144,69 triliun. Jumlah itu setara dengan 38,59 persen dari produk domestik bruto (PDB). Rasio utang pemerintah ini disebut masih aman karena di bawah 60 persen dari PDB seperti diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu sumber utang tersebut adalah utang luar negeri. Pada kuartal I 2024, jumlah utang luar negeri Indonesia sebetulnya dilaporkan menurun dibanding pada kuartal IV 2023. Menurut data Bank Indonesia, posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal I 2024 tercatat US$ 403,9 miliar atau setara dengan Rp 6.515,31 triliun (asumsi kurs 16.131 per dolar AS). 

Jumlah itu menurun dari posisi utang luar negeri pada kuartal IV 2023 yang tercatat US$ 408,5 miliar. Dilihat secara tahunan, utang luar negeri pemerintah terkontraksi sebesar 0,9 persen, setelah tumbuh 5,4 persen pada kuartal sebelumnya.

Penurunan itu, salah satunya, dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada surat berharga negara domestik ke instrumen investasi lain. Seperti diketahui, hampir semua utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total utang luar negeri pemerintah. 

Penurunan angka utang luar negeri sebagaimana terjadi pada kuartal I 2024 tidak bisa buru-buru dianggap tak mengidap masalah. Secara absolut, meski turun, jumlah utang luar negeri pemerintah tetap tergolong besar dan menjadi beban tersendiri bagi APBN.

Dampak Utang Luar Negeri

Dibanding negara lain di ASEAN, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB tergolong mendingan. Indonesia ada di peringkat ketujuh dengan rasio 39 persen. Singapura menjadi negara dengan rasio utang tertinggi dan Brunei menjadi yang terendah. Meski posisi Indonesia dianggap aman, tetap saja ada risiko yang mengintai.

Ketika jumlah cicilan dan kewajiban pembayaran utang pokok yang ditanggung APBN meningkat, implikasinya, pertumbuhan ekonomi akan berkurang. Peningkatan penyerapan alokasi dana APBN untuk membayar utang luar negeri akan memperlebar defisit, yang ujung-ujungnya akan menyebabkan suku bunga menjadi tinggi. Padahal beban suku bunga yang tinggi akan menekan peluang dunia bisnis untuk berkembang. Akibatnya, pertumbuhan produktivitas dan ekonomi secara keseluruhan akan berkurang.

Beban utang luar negeri yang makin berat juga mengurangi penyaluran semua jenis kredit untuk masyarakat. Ketika APBN mengalami tekanan, porsi modal investasi yang tersedia akan menurun sehingga melemahkan belanja sektor swasta. Pada titik ini, bisa dipahami jika peluang bisnis akan menurun karena stimulus untuk memacu pertumbuhan ekonomi otomatis juga menurun.