Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SETELAH mengecewakan publik dengan mengesahkan sejumlah aturan bermasalah, seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, kini Dewan Perwakilan Rakyat punya kans memperbaiki citra. Lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, DPR bisa mendorong percepatan peralihan sumber energi demi mitigasi krisis iklim. Selama ini, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia kerap terhambat regulasi yang acap kali berubah—biasanya di tingkat kementerian.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo