Bonapartisme Baru di Indonesia

Membaca manuver Louis Bonaparte mengingatkan saya pada jenis Bonapartisme di sini. Sang Bonaparte tidak memiliki nasab agung seperti Louis, tapi memiliki nasib mujur. Berangkat dari kelihaian menggunakan kekurangannya sebagai kekuatan utama, latar belakang orang kebanyakan, Bonaparte Indonesia melenting naik dari satu tangga kepemimpinan menuju tangga yang lebih tinggi dan akhirnya menjadi pemimpin nomor satu.

Pencapaian semua level itu dilakukan dengan bekal kemampuan membangun aliansi kekuatan sosial arus bawah dan kelas menengah. Kekuatan sosial dari bawah tersebut mengeksternalisasi segenap daya kemampuan dalam slogan “ia adalah kita”. Para pendukungnya meyakinkan bahwa Sang Bonaparte menjanjikan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta penyelesaian teknokratik terhadap berbagai masalah korupsi dan kebekuan birokrasi negara. Selain itu, dengan cara yang meyakinkan, dinyatakan bahwa keluarganya menolak politik dinasti.

Setelah berada di takhta kekuasaan republik, Bonaparte Jawa ini—kita sebut saja begitu—disibukkan oleh berbagai macam benturan dan pertarungan di antara kekuatan birokrasi-bisnis-politik dari kekuatan masa silam. Sayangnya, manusia menciptakan sejarah, tapi tak seperti yang dikehendakinya. Kondisi sosial kerap kali membatasi pilihan-pilihan politik untuk kemajuan. Aliansi-aliansi sosial arus bawah yang dengan bahu, tangan, dan kepala mereka telah berhasil membawa Bonaparte menjadi pemimpin republik tidak kuasa—akibat depolitisasi selama puluhan tahun—mengawalnya menghadapi pertarungan antarfaksi oligarki.

Pusaran kekuasaan telah berhasil membawa Bonaparte Jawa masuk permainan kekuasaan antarelite yang basis massa asalnya gagap merespons pertarungan sosial yang tengah terjadi. Pada akhirnya, Sang Bonaparte tidak kehilangan akal kancil. Dia tinggalkan berbagai agenda progresif yang ia janjikan di awal kekuasaan.

Penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia berjalan mandek, demokrasi yang masih berjalan terseok-seok dia sebut telah kebablasan, pemberantasan korupsi terempas ke belakang dengan membalikkan arah reformasi, korupsi dengan membuat kebijakan yang menempatkan institusi antikorupsi di bawah kekuasaannya. Lembaga tertinggi penjaga konstitusi diintervensi menjadi bagian dari olah-olah politik untuk meneruskan arah kepemimpinan ke anggota keluarganya.

Pada tahap ini, corak struktural ekonomi-politik negara Bonaparte masuk fase oligarki yang lebih dalam dan menuju demokrasi yang makin dangkal. Sebelum masa Bonaparte berkuasa, inisiatif reformasi kelembagaan berjalan menuju pemerintahan yang bersih, sementara aliansi kekuatan sosial oligarki bersiasat mengelabui berjalannya inisiatif reformasi tersebut.

Ketika Bonaparte berkuasa, regulasi dan perangkat institusi dibalikkan arahnya untuk bekerja demi kepentingan kekuasaan yang sebelumnya hendak dilawan. Negara Bonaparte berhasil menghantam the rule of law dengan kekuatan hukum itu sendiri, serta menghancurkan prinsip utama republik agar hukum mampu membatasi kekuasaan dan menjelma menjadi kekuasaan yang mampu membatasi bekerjanya hukum.

Berbeda dengan Bonapartisme lama ala Prancis yang mengandalkan orasi agung berbunga-bunga dan kekerasan militer untuk merepresi warga negara ataupun lawan politik, Bonapartisme Jawa memakai perkembangan teknologi digital dan kekuatan-kekuatan akar rumput yang dirangkul dalam kekuasaannya. Kekuasaannya berhasil membangun alat propaganda baru melalui akun-akun media sosial guna mengukuhkan propaganda.

Bonaparte adalah orang baik, Bonaparte adalah kita, Bonaparte berasal dari rakyat. Dengan kuasa dan sumber daya kemakmuran yang lebih besar, suara-suara kritis dilindap pertarungan wacana oleh para pendengung. Sementara itu, untuk menundukkan pertarungan kuasa antarelite di bawahnya, Bonaparte Jawa menggunakan hukum sebagai senjata politik, birokrasi, dan bantuan-bantuan kepada rakyat untuk mengukuhkan supremasinya dalam pemilu.

Menghadapi arus balik kuasa Bonaparte yang berseberangan dengan janji-janji di awal kekuasaan, kekuatan sosial dari arus bawah tidak memiliki kekuatan untuk menghadangnya. Selain terkaget-kaget dengan manuver demi manuver Bonaparte, mereka harus berhadapan dengan kekuatan sosial arus bawah yang telah ditundukkan dan dijinakkan oleh Bonaparte untuk menghantam suara-suara demokrasi dan kemajuan.

Bagi kalangan yang kritis dalam arena pertarungan seperti ini, mereka hanya sanggup meneriakkan kritik moral dan etis dari pinggiran. Hal itu kemudian harus berhadapan dengan tudingan-tudingan bahwa suara mereka tidak lebih dari perpanjangan suara partai politik yang tidak suka pada kekuasaan Bonaparte. Corak populisme dengan membangun hubungan personalistik Bonaparte Jawa dengan pendukungnya tanpa intermediari partai adalah bagian dari strategi kekuasaannya. Tak lupa dengan menegaskan setiap kritik terhadap kekuasaannya adalah persambungan tangan dari kepentingan partai politik.

Untuk apa serangkaian strategi kekuasaan yang menghantam demokrasi seperti itu dilakukan oleh Bonaparte Jawa? Seperti yang dilakukan oleh Louis Bonaparte di Prancis lebih dari dua setengah abad lalu, semuanya ditujukan untuk menjaga kesinambungan corak oligarki di negaranya dengan kekuatan pengawalan lebih kuat.

Hal tersebut dilakukan dengan memastikan bahwa Sang Bonaparte Jawa sebagai penguasa yang mengendalikan arah gerak dari kesatuan kemakmuran dan kekuasaan dalam membajak sumber daya negara. Semua dilakukan dengan mengubah republik menjadi “republik rasa kerajaan”. Nama asli Bonaparte Jawa yang sedang kita diskusikan ini adalah Mukidi.