Celah Pemburu Rente Gas Impor Pertamina

KEKACAUAN tata niaga gas bumi yang sudah lama terjadi terus saja melahirkan persoalan demi persoalan. Tanpa data yang kredibel, impor gas sering mendatangkan masalah seperti yang kini menimpa PT Pertamina (Persero).

Penahanan mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi gambaran terbaru bagaimana kekacauan negara mengelola sumber daya yang cadangannya berlimpah tersebut. KPK menahan Karen pada 19 September 2023, berselang setahun dari penetapannya sebagai tersangka dugaan korupsi impor gas alam Corpus Christi pada 2013-2014. KPK menuduhnya bermain mata dengan anak usaha Cheniere Energy, perusahaan gas alam asal Texas, Amerika Serikat, tersebut.

Tuduhan korupsi terhadap Karen bermula saat Pertamina mendapat lampu hijau mengimpor gas alam setelah terbit data pasokan dan suplai gas yang tidak valid tapi dipercayai pemerintah. Menurut data tersebut, Indonesia bakal defisit gas sepanjang 2009-2040 sehingga pemerintah menugaskan Pertamina mengimpor gas guna memenuhi kebutuhan domestik.

Gas bumi impor itu dipasok ke sejumlah pembangkit listrik berbahan batu bara yang akan diubah menjadi berbahan bakar gas. Selain itu, gas untuk memenuhi kebutuhan kilang minyak Pertamina, seperti Kilang Cilacap dan Kilang Balongan yang akan diremajakan. Dua pasar besar diklaim siap melahap gas impor Pertamina mulai 2019.

Nyatanya, Indonesia tidak pernah kekurangan gas bumi. Pasar domestik hanya sanggup menyerap separuh produksi nasional. Data British Petroleum menyebutkan pada 2021 jumlah konsumsi gas mencapai 37,8 miliar meter kubik, sementara produksinya 59,29 miliar meter kubik. Bahkan, pada 2019, ketika produksi gas nasional turun menjadi 67,58 miliar meter kubik, pasar dalam negeri hanya menyerap 44,04 miliar meter kubik. Itu adalah tahun pertama gas bumi Corpus Christi dikirim ke Pertamina.