Pengakuan Amien Tidak Cukup

KELAK Amien Rais akan dikenang sebagai orang pertama yang berani mengaku menerima dana ilegal dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Diperlukan keberanian untuk mengakui aib tersebut. Apalagi, dia tokoh utama reformasi, akademisi, mantan Ketua MPR RI, politisi andal.

Dokumen Departemen Kelautan yang pernah diterima Tempo serta berkas perkara Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejumlah nama terhormat sebagai penerima dana yang sama. Ada bekas presiden, menteri, tim sukses kampanye presiden, para pejabat eselon tinggi, anggota DPR.

Ketika kasus ini meledak, sebagian besar penerima menyangkal atau “lupa”. Amien Rais mengingat, mengakui, dan membeberkan ihwal penggunaannya, yakni untuk membayar iklan televisi pada masa kampanye 2004. Namun, pengakuan saja belumlah cukup.

Ketersangkutan Amien dengan dana ilegal DKP menjadi fakta ironis karena uang itu diduga hasil korupsi. Kita ingat, sejak dulu mantan Ketua MPR ini keras benar menentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar konsisten, Amien justru harus berani dan rela diusut oleh penegak hukum. Hal itu bisa segera dilakukan segera karena syarat yang diperlukan sudah klop tersedia. Nama Amien tercantum dalam daftar penerima dana ilegal DPK. Dan dia mengaku menerimanya.

Kapasitas intelektual serta integritas Amien Rais sebagai politikus reformasi membuat dia layak “dituntut lebih”. Maka, pengusutan adalah langkah yang patut diambil. Lagi pula, kasus ini dapat menjadi momentum yang menyuburkan karier politiknya.

Pemeriksaan Amien—apalagi jika dia sampai dihukum bila terbukti bersalah—akan menempatkan Amien sebagai tokoh yang melahirkan perspektif baru yang berani dan positif dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi kita yang lemah. Publik akan melihat, siapa pun yang turut menerima atau menikmati dana korupsi wajib diperiksa dan dihukum apabila terbukti bersalah—jadi, bukan hanya pelaku utamanya.

Dengan kalibernya, Amien pasti tahu bahwa contoh terdepan dalam sebuah clean government atau clean society yang selalu dia junjung adalah teladan dalam perbuatan. Majalah ini menyarankan agar Amien siap diperiksa secara mandiri. Tak perlu berpamrih orang lain mesti mengikutinya, apalagi menuntut mereka dihukum berabad-abad jika dia bersedia dihukum bertahun-tahun.

Keberanian membayar “utang” atas suatu kesalahan, walaupun pahit, akan mendatangkan hormat dan salut. Syukur-syukur kalau kemudian secara luas ditiru. Kita dengar satu-dua nama lain telah pula mengaku menerima dana ilegal Departemen Kelautan seperti halnya Amien, umpamanya Slamet Effendi Jusuf dari Partai Golkar dan Fachri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera.

Ketika pertama kali memberi pengakuan, Amien menegaskan bahwa niatnya adalah mendorong law enforcement, penegakan hukum. Melalui teladan dan konsistensi penegakan hukum, Amien bisa menanam karya-karya politik yang indah untuk Indonesia maupun dirinya sendiri. Dia bisa menabung modal untuk naik ke panggung yang lebih besar pada 2009 kelak: pemilihan presiden.

Di panggung itu, “uang kecil” Rp 200 juta—yang ilegal—bisa berbalik menjadi bumerang. Maka, bersihkanlah nila tersebut selagi ada kesempatan. Amien bisa belajar dari sebuah pepatah Latin yang tepat: non dicendo causa finite, masalah tidak selesai hanya dengan kata-kata.