Keluar dari Mantra Elektabilitas

Setelah Orde Baru kolaps, politik telah menjelma wilayah yang mengalami proses saintifikasi rumit. Tomsa (2020) mencatat euforia tinggi kemunculan lembaga-lembaga jajak pendapat (polling) dan survei politik dalam negeri sejak awal pemilu demokratis digelar. Tiba-tiba di sana dibutuhkan suatu standar kepakaran dalam menafsirkan kerumitan ilmiah itu sebagai akibat langsung hilangnya pegangan setelah krisis ekonomi dan politik yang hebat.

Dengan cepat, proses saintifikasi ini menjelma dalam industrialisasi jasa yang melayani elite politik dalam menggali nilai elektabilitasnya dan menyimpulkan berapa peluangnya. Keberatan utama dari kerangka pikir ini adalah lenyapnya substansi ke dalam ilusi sains elektabilitas. Nama-nama kandidat, jargon, keterkenalan, dan potensinya untuk dipilih telah membanjiri diskusi publik serta memenggal esensi utama transisi kekuasaan sebagai proses transformasi bersama, bukan sekadar individu pemimpin dan kepemimpinan. Elektabilitas telah mengganjar kandidat individu dengan keistimewaan yang seolah-olah alamiah bahwa ia menjadi satu-satunya jangkar penting tempat segala proses transisional tertuju. Fakta bahwa di kemudian hari pemimpin terpilih mengabaikan segala janji program yang pernah dihambur-hamburkan dalam kampanye pencalonannya adalah tanda utama bagaimana ia meletakkan dirinya dalam puncak privilese politik.

Sebab-sebab dari komplikasi ini dapat dilacak pada tiga faktor. Pertama, sesat pikir yang menitikberatkan elemen teknis pemilu (kecukupan kotak suara, jalur logistik, regulasi penghitungan suara, penurunan angka golput, dan seterusnya) sebagai ukuran kesuksesan proses transisi kekuasaan. Kesuksesan pemilu jatuh pada bagaimana hal-hal teknis ini dikelola dan dipertanggungjawabkan, bukan pada bagaimana kehendak publik berhasil diartikulasikan serta diwakili oleh figur terpilih.

Kedua, asumsi bahwa pemilu selalu menghasilkan kebaruan dari aspek figur pemimpin ataupun program. Imajinasi ini mengendap dalam bentuk antusiasme dan fanatisme seolah-olah masing-masing kandidat, baik wajah baru maupun lama, sama-sama membawa masa depan negeri yang sama sekali baru dan menjanjikan. Bahkan, dalam hal kandidat inkumben, program yang diperbarui selalu menjadi harapan sebagai elemen segar yang membedakannya dengan kondisi status quo. Seolah-olah secara absolut memang akan senantiasa hadir sesuatu yang baru. Kenaifan berpikir ini lagi-lagi memperkuat privilese individu kandidat di atas elemen yang lain.

Ketiga, menguatnya personalisasi mesin politik. Karisma partai dan aliansi politik memudar dan bergeser ke sisi personal kandidat. Riset para sarjana menunjukkan bahwa pemilu demokratis telah membuat citra partai semakin samar dan pada saat yang sama menonjolkan satu-dua nama yang dianggap sebagai pantulan dari partai, entah pendiri, ketua, ataupun keluarga.

Tiga faktor tersebut tidak bermakna apa-apa kecuali mengukuhkan elemen individu kandidat sebagai fondasi politik hari ini, tempat elektabilitas menjadi rumus dan tiket teramat penting untuk diterima, dicalonkan, dan didukung oleh partai. Keluar dari mantra elektabilitas adalah dorongan yang tak bisa dihindari jika kita ingin mengembalikan esensi pemilu sebagai kerja transformatif yang membuat kita berproses bersama.

Pemilu bukan melulu personalisasi kandidat serta masyarakat bukanlah sekadar deret angka yang diukur dan dipasarkan. Pemilih seharusnya tidak pernah dipandang sebagai awam belaka. Ada mimpi, harapan, dan kritik yang terendap di tengah-tengahnya yang sudah semestinya ditangkap sebaik-baiknya oleh kandidat dan dikelola dalam ikatan kontraktual dan kerja kolaboratif pasca-pemilu. Tugas konsultan riset dan pemasaran politik, dalam posisi semacam ini, bukanlah melayani elite dalam mengerek angka elektabilitasnya sambil menutup mata pada realitas faktual di aras pemilih. Obsesi pragmatis sebuah riset yang masuk dalam perangkap elitisme adalah kesia-siaan ilmiah.