Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) memprediksi akan adanya peningkatan emisi karbon yang akan datang dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) gagasan Presiden Prabowo Subianto. Dalam perhitungan yang didasarkan pada pemantauan Walhi, ada potensi sampah organik sebesar 25-50 gram dari setiap porsi yang disajikan dalam program. Sedangkan target dari program itu pada akhir tahun nanti akan menyasar sebanyak 17 juta siswa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalkulasi potensi sampah organik harian jika program dilaksanakan menyasar 17 juta siswa, akan ada potensi sampah sebesar 425 hingga 850 ton per hari," ucap Manajer Kampanye Polusi dan Urban Walhi, Abdul Ghofar, kepada Tempo, Selasa 14 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, jika per ton sampah organik menghasilkan emisi rata-rata sebesar 0,3 ton CO2e, maka ada potensi emisi gas rumah kaca harian dari Progam MBG sebesar 127,5 sampai 255 ton CO2e. Jika program ini dijalankan selama sekitar 200 hari sekolah dalam setahun, maka potensi emisi tahunan akan mencapai 25.500 hingga 51.000 ton CO2e.
Jika nantinya diterapkan kepada seluruhnya sekitar 85 juta siswa, maka jumlah emisinya akan meningkat lagi lima kali lipat menjadi 127.500 hingga 255.000 ton CO2e.
Menurut Ghofar, tingginya potensi emisi gas rumah kaca dari sampah sisa makanan Program MBG dapat diminimalisir dengan beberapa cara. Diantaranya, memaksimal upaya pencegahan susut dan hilang pangan dari proses distribusi dan produksi makanan. Kemudian, memastikan porsi makanan yang dapat dihabiskan oleh peserta program dengan jaminan menu makan yang disajikan enak dan bergizi.
Selain juga perlu menyiapkan sarana prasarana pengelolaan sampah organik di sumber atau di sekolah-sekolah program dan wilayah sekitar. "Agar sampah tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) dan menghasilkan emisi tinggi karena tidak terkelola dengan baik," ucapnya.
Secara terpisah, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq juga telah mulai menyinggung dampak sampah dari Program MBG. Dia meminta Pemerintah Sumatera Selatan mengantisipasi jumlah sampah makanan yang baru diuji di lima sekolah di Kota Palembang, khusus untuk jenjang TK, SD, dan SMP.
“Targetnya akan ada di ratusan sekolah di Sumatera Selatan menerima Program MBG. Artinya perlu ada penanganan dan perhatian khusus untuk menangani sampah organik," katanya di sela kunjungan kerjanya ke Palembang pada Senin, 13 Januari 2025.
Hanif meminta regulator di daerah tak sembarangan membuang sampah sisa Program MBG. Dengan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maupun UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kementerian mengatur sanksi dan denda mengenai tata kelola limbah yang keliru.
