Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

TEMPO.CO, Jakarta - Seretnya produksi beras belakangan ditengarai akibat kebijakan pemerintah yang terlampau mengutamakan program ekstensifikasi lahan pertanian, salah satunya untuk lumbung pangan atau food estate. Peneliti dari Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Chendy Tafakresnanto, termasuk yang menilai bahwa sawah di Indonesia tak cocok dikembangkan dengan cara dibuka dalam skala luas.

“Justru Indonesia memiliki karakteristik pertanian menggunakan lahan sempit yang dikelola petani melalui kelembagaan-kelembagaan yang sudah ada," kata mantan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur tersebut.

Tren penyusutan lahan sawah sudah menjadi rahasia umum. Sesuai penetapan pada 2019, luas lahan baku sawah ternyata hanya sebesar 7,46 juta hektare, jauh berkurang dibanding pada 2013 yang diklaim seluas 7,79 juta hektare. Tren luasan sawah itu juga tergambar dari berkurangnya luas panen. Pada Oktober 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan luas panen padi sepanjang tahun itu hanya 10,2 juta hektare, berkurang sekitar 480 ribu hektare dibanding luas panen pada 2019. 

Dalam perbandingan yang sama, otomatis produksi beras juga merosot menjadi hanya 30,9 juta ton dari sebelumnya sebanyak 31,54 juta ton. Hal itu juga yang kemudian memperlebar defisit pada neraca beras. Pasalnya, konsumsi beras dalam setahun ditaksir mencapai 35,3 juta ton. 

Kebijakan untuk menambal defisit beras itu kemudian juga memicu pro dan kontra. Berkurangnya pasokan juga mendorong kenaikan harga beras, seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga itu sampai di tingkat petani, dan ditengarai memicu kelangkaan beras karena industri penggilingan padi dan para pedagang beras menahan bisnisnya.