Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menganggap kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Ishiba Shigeru ke Indonesia berpotensi membawa program kemitraan lama yang gagal dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Lawatan bilateral pada Sabtu, 11 Januari 2025 itu merupakan yang pertama bagi Shigeru setelah dilantik menjadi perdana menteri pada Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kekhawatiran Walhi didasari pernyataan pers bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan PM Jepang Ishiba Shigeru mengenai kemitraan dekarbonisasi energi. Rencana kolaborasi ini menyangkut pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh. Proyek di Solok Selatan, Sumatera Barat itu hanya satu dari tiga prioritas kerja sama Indonesia-Jepang di bidang transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Divisi Kampanye Walhi Fanny Tri Jambore mengatakan pernyataan bersama itu hanya menggaungkan kembali proyek AZEC yang sebelumnya menuai penolakan keras pada Agustus tahun lalu. Penolakan itu dikumpulkan melalui petisi yang diteken oleh 41 organisasi masyarakat sipil dari seantero Indonesia.
“Masyarakat sipil telah meminta (AZEC) untuk menghentikan implementasinya di Indonesia karena hanya akan memperpanjang penggunaan energi fosil,” katanya kepada Tempo pada Senin, 13 Januari 2024.
Selain soal PLTP Muara Laboh, proyek kemitraan Indonesia-Jepang yang juga menyangkut penyediaan hidrogen, amoniak, dan biofuel juga dianggap sebagai solusi palsu yang mengancam keselamatan lingkungan dan komunitas. Ada juga indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam proyek-proyek energi jangka panjang tersebut.
Pembebasan lahan pada proyek PLTP Muara Laboh, menurut Fanny, bersifat memaksa dan diskriminatif. Ada juga gagal panen petani akibat pencemaran. Proyek itu juga diduga menggerus pasokan air dan menyebabkan gangguan kesehatan akibat konsentrasi gas beracun. Belum lagi ada risiko banjir akibat perubahan bentang alam.
Proyek pembangkit di Muara Laboh itu sudah mendapat investasi dari korporasi Jepang, Inpex dan Sumitomo Corporation. Pembangunan tahap perdananya didanai oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) serta Nippon Export and Investment Insurance (NEXI). Tahap berikutnya kemungkinan bakal disokong juga oleh dua pemodal tersebut.
Walhi sebelumnya sudah menyampaikan tuntutan kepada JBIC dan NEXI agar berhenti menyokong pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap. Belum direspons, pernyataan PM Ishiba Shigeru kini malah memperkuat komitmen Jepang untuk menyokong proyek tersebut.
Merujuk data pertambangan pada 2023, WALHI memperkirakan 1,3 juta hektare konsesi tambang mineral di Indonesia sedang kritis. Posisi konsesi it berbatasan bahkan beririsan langsung dengan kawasan hutan. “Yang dapat memicu meningkatnya angka deforestasi,” ujar Fanny.
Melihat besarnya ancaman kerusakan lingkungan hidup dan keselamatan komunitas, Walhi mendesak proyek energi serupa yang dicetuskan melalui bendera AZEC dibatalkan."Kami meminta Pemerintah Jepang dan Indonesia mendukung dekarbonisasi atau transisi energi yang cepat, adil, dan merata.”
Pilihan Editor: 5 Inovasi Unik Isi Etalase CES 2025, dari Laptop Gulung Hingga Sendok Listrik Pengganti Garam
Foto 
