Berpotensi Terjadi Politik Uang di Pilkada 2024, Bawaslu Jatim Lakukan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jawa Timur mewaspadai terjadinya potensi politik uang (money politics) saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, mengatakan kerawanan tersebut salah satunya adalah adanya politik uang saat Pilkada berlangsung.

"Money politics itu hampir di mana-mana ada potensi itu, walaupun secara hukum susah untuk dibuktikan," kata dia di sela kegiatan Pemetaan Kerawanan Pemilu/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 di Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Ahad, 18 Agustus 2024.

Dia mengatakan, di Jatim, secara umum kerawanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak terlalu rawan.

"Tetapi pada penghitungan suara ulang cukup banyak, dan itu menjadi data pendukung kami untuk menentukan itu rawan atau tidak," kata dia.

Warits menuturkan pemetaan ini dilakukan dalam rangka pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, serta bagaimana mengatasi segala kemungkinan buruk yang terjadi.

"Karena dalam pilkada itu, sangat sulit untuk menyelaraskan seluruh kepentingan yang ada. Oleh karena itu, IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) dari Bawaslu itu bisa untuk mengatasi semua kemungkinan yang buruk," tuturnya.

Dia mengatakan IKP akan dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota mulai dari jenis kerawanan yang kemungkinan terjadi hingga karakter kerawanan di setiap daerah.

"Kami juga mengharapkan kepada masyarakat jika mengetahui ada sesuatu kecurangan terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa dilaporkan ke Bawaslu," katanya.

Bawaslu Malang Petakan 33 Indikator Kerawanan Pilkada

Adapun Bawaslu Kabupaten Malang, Jawa Timur telah memetakan 33 indikator kerawanan yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Malang Muhammad Hazairin mengatakan 33 indikator tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan saat pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden pada 14 Februari 2024.

"Kalau saat Pemilu dan Pilpres kami sudah petakan 20 indikator, tetapi setelah selesai dan kami petakan lagi menjadi 25 ditambah delapan indikator lain. Jadi, untuk pemilihan nanti, ada 33 indikator yang kemungkinan terjadi," kata Hazairin di Kabupaten Malang, Ahad, 18 Agustus 2024.

Bawaslu Kabupaten Malang menggunakan tiga metode dalam melakukan pemetaan kerawanan. Pertama, identifikasi atau pengumpulan data yang bersumber dari panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu).

Kedua, melakukan tabulasi terhadap peristiwa yang muncul saat tahapan Pemilu 2024, sejak tahapan pendaftaran peserta hingga rekapitulasi. Ketiga, perumusan atau melaksanakan analisis berdasarkan konstruksi IKP Bawaslu yang selanjutnya disajikan dalam bentuk data laporan mengenai IKP 2024.

Hazairin mengatakan dari hasil pemetaan tersebut muncul tiga kategori kerawanan, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Kategori rendah meliputi 18 indikator, seperti bencana alam, imbauan memilih calon tertentu dari pemerintah daerah, penduduk potensial tetapi tidak memiliki KTP elektronik, dan perlengkapan pemungutan suara yang tak sesuai ketentuan.

Untuk kategori sedang, di antaranya konflik antarpendukung pasangan calon, adanya pemilih tambahan yang melebihi 2 persen surat suara cadangan, dan intimidasi terhadap pelapor pelanggaran pemilihan.

"Yang kategori tinggi ada politik uang, netralitas ASN, TNI, dan Polri, lalu ada pemilih ganda dalam daftar pemilih," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Mohammad Wahyudi menyatakan terus memperkuat kerja sama dengan masyarakat maupun pemangku kebijakan untuk meredam potensi munculnya kerawanan.

Khusus untuk faktor bencana alam, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang terkait mekanisme mitigasi.

"Kalau bencana alam sudah kami koordinasikan dengan BPBD karena ini bisa sewaktu-waktu terjadi karena faktor geografis juga makanya rawan, kalau di sini seperti di Pujon, perbatasan Ampelgading," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk kerawanan nonbencana alam, bisa terjadi di seluruh wilayah kecamatan. "Makanya semua kecamatan tetap jadi perhatian kami," tuturnya.

Pilihan editor: Cak Imin Ungkap Alasan PKB Merasa Cocok dengan Gerindra