Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW, Adnan Topan Husodo menilai Operasi Tangkap Tangan OTT Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang digelar KPK menandakan peningkatan keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"OTT tentu lahir dari laporan, informan. Ada ekspektasi dari masyarakat bahwa di tempatnya juga dilakukan hal yang sama dan pada akhirnya banyak juga yang memberikan informasi kepada KPK," kata Adnan kepada Tempo saat ditemui di kantor ICW, Kamis, 26 Oktober 2017.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Situasi tersebut semakin memudahkan kinerja KPK dalam melakukan OTT karena didukung dengan informasi yang diberikan dari berbagai pihak. Di sisi lain, Adnan menilai maraknya OTT merupakan bentuk keberanian masyarakat maupun pihak internal pemerintahan daerah dalam melawan praktik suap.
Karena problem pembangunan di daerah yang stagnan itu salah satunya karena kepala daerahnya tidak bekerja dengan baik. Dan sebagian dari mereka justru korup," katanya.
Maraknya OTT menurut Adnan, juga dinilai semakin seriusnya KPK dan masyarakat dalam melawan para pejabat daerah yang korupsi. Menurut Adnan, sudah sepatutnya masyarakat terus aktif dalam melaporkan berbagai potensi korupsi di daerahnya masing-masing.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan Taufiqurrahman ditangkap bersama sejumlah pejabat dan pihak swasta di beberapa lokasi di Jakarta dan Jawa Timur.
Febri menyebutkan ada sekitar 15 orang yang diamankan petugas KPK dalam OTT Bupati Nganjuk. Selain itu, KPK mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti.
KARTIKA ANGGRAENI
Foto 
