Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Tiga kader PDIP terjerat kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepuluh hari terakhir. Mereka adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, dan Wali Kota Cimahi Ajay Priatna.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KPK membidik Mensos Juliari dalam kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket bantuan sosial penanganan Covid-19 bernilai Rp 300 ribu. Wakil Bendahara Umum PDIP ini ditengarai mendapat Rp 17 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun Wenny Bukamo ditangkap pada Kamis, 3 Desember. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan jalan di daerahnya. Wenny diduga menerima suap Rp 2 miliar dari para pengusaha.
KPK menengarai uang suap yang diterima Bupati Banggai Laut ini akan digunakan untuk 'serangan fajar' di Pilkada 2020 tanggal 9 Desember nanti. Ketua DPC PDIP Banggai Laut ini kembali maju sebagai calon bupati Banggai Laut.
Kader PDIP yang juga Wali Kota Cimahi, Ajay Priatna, ditangkap KPK pada Jumat pekan lalu, 27 November. KPK juga menangkap sembilan orang lainnya yang terdiri dari pejabat Kota Cimahi dan sejumlah pihak swasta.
Ajay ditetapkan menjadi tersangka lantaran diduga meminta komitmen fee sebesar Rp 3,2 miliar terkait izin pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi. Ketua DPC PDIP Kota Cimahi ini diduga sudah menerima duit suap dalam lima kali penerimaan sebesar Rp 1,661 miliar.
Pada 27 November 2020, Ajay kembali menerima Rp 425 juta. Pada saat penerimaan inilah KPK melakukan OTT terhadap Ajay.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk OTT yang simultan dilakukan KPK. "Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Ahad, 6 Desember 2020.
Atas beberapa OTT terhadap kadernya, Hasto mengatakan PDIP terus menerus mengingatkan agar kader tak menyalahgunakan kekuasaan apalagi korupsi. Ia mengatakan prinsip antikorupsi selalu ditanamkan dalam berbagai kegiatan partai, misalnya di sekolah partai untuk calon kepala daerah.
"Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi," kata Hasto.
Foto 
