Adhyaksa Dault: Rekomendasi Saya ke IANI

POLEMIK tentang Kartu Pos Olahraga (KPO) berlanjut t-e-rus. Setelah Jumat dua pekan lalu Kapolri Jenderal Suta-nto menyatakan kartu pos itu judi, kini gi-liran PT Prima Selaras, peng-g-a-gas ide kartu pos bernomor undian itu, yang buka suara. Kata mereka, untuk menjernihkan masalah, PT Prima akan menggelar simposium u-ntuk membahas problem ini dengan sejumlah organisasi Islam. ”Minggu depan (pelaksanaannya),” kata A-dolf Posumah, Direktur PT Prima, pekan lalu.

Kasus ini memang bikin panas. M-ula-mula PT Prima meng-gandeng Ikat-an Atlet Nasional Indonesia (IANI) untuk membuat kartu pos bergambar yang bakal dijual Rp 5.000 per lembar. Sebagai iming-iming kep-ada konsumen, di kartu itu akan dicetak 8 digit angka yang akan diundi tiap minggu. Pemenang pertama undian ini akan mendapat hadiah Rp 1 mi-liar.

PT Prima bergerak. Mereka me-nemui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault. Ke-pada Tempo, Menpora mengaku setuju sepanjang tidak bertentangan de-ngan agama dan undang-undang yang berlaku. Menteri Sosial mengeluar-kan izin. Sejumlah organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia, Front Pembela Islam, dan Nahdlatul Ulama memberikan rekomendasi. Ketika belakangan diketahui ada ”judi buntut” di belakang kartu pos ini, publik gempar. Organisasi Islam ramai-ramai menarik dukungan, bahkan menyangkal pernah mengeluarkan persetujuan.

Orang yang ketiban tudingan adalah Adhyaksa Dault, 42 tahun. Dia dituduh turun melobi ormas Islam untuk memuluskan program itu. Didampingi Ketua IANI merangkap staf khusus Menpora, Icuk Sugiarto, Adhyaksa memberikan klarifikasi kepada wartawan Tempo Arif Zulkifli dan Johan Budi S.P., Jumat lalu.

Bagaimana ide KPO sampai kepada Anda?

Pertama kali saya mendapat penjelasan dari Icuk Sugiarto. Sebulan kemudian, datanglah Adolf Posumah ke rumah saya mempresentasikan KPO. Saya melihat ini ide bagus, tetapi saya ingatkan agar tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan agama. Setelah itu, saya berikan rekomendasi kepada IANI, bukan kepada PT Prima Selaras. Saya sarankan mereka berkonsultasi ke MUI.

Mengapa presentasi dilakukan di ru-mah, padahal ini kan urusan kantor?

Selama kurang-lebih enam bulan, sa-ya masih berkantor di rumah. Ketika itu kantor ini masih ditempati Sekretariat Negara.

Mengapa Anda merekomendasikan pro-posal yang mengandung unsur judi?

Saat itu dia (Adolf Posumah) hanya membawa contoh kartu olahraga bergambar atlet untuk dipasarkan. Tapi tidak sampai seperti yang berkembang di masyarakat, yakni ada undian tiga di-git dan lima digit angka. Kalau sampai ada itu, saya yang pertama kali menolak karena arahnya jelas maisir (judi).

Apakah Anda sempat membaca proposal itu?

Tidak. Proposal itu langsung ke Mensos. Saat ditanya wartawan Tempo (dua pekan lalu), saya mengambil Al-Quran untuk bersumpah. Saya katakan saya tidak pernah melobi MUI, NU, dan FPI. Saya memang menghubungi Menteri Sosial. Saya tanya, ”Bang, ini ada KPO. Bagaimana menurut ketentuan Depsos?” Kata Mensos, ada ketentuan undang-undangnya asal tidak judi. Saya balas, ”Ya sudahlah saya serahkan kepada Abang.”

Sebetulnya siapa yang melobi ormas Islam agar mendukung KPO?

Saya tidak tahu dan jangan dikaitkan dengan saya.

(Icuk Sugiarto: Saya pernah mendatangi Ketua FPI Habib Rizieq di rumahnya bersama dua atlet. Saya sampaikan kepada Habib, kita punya program ini. Lalu dia memberikan dukungan lisan. Yang kemudian mem-follow-up adalah PT Prima.)

Selain sebagai Ketua IANI, Icuk Sugiarto adalah staf khusus Menpora. Anda tidak tahu Icuk mendata-ngi Habib Rizieq?

Saya baru tahu hari ini bahwa Mas Icuk pernah ke Habib Rizieq. Demi Allah, saya nggak ngerti. Dia ke sana sebagai Ketua IANI.

Sebetulnya, kapan mulainya KPO berembel-embel undian buntut dua dan tiga digit itu?

(Icuk Sugiarto: Awalnya itu memang ada dalam proposal PT Prima Selaras saat mereka menggandeng IANI. Lalu, ada arahan dari Depsos tidak boleh ada buntut.)

Pak Adhyaksa, Anda tahu soal ini?

Tidak. Saya tidak ngerti.

Icuk Sugiarto adalah staf khusus Menpora. Masa, Anda tidak menanyakan hal ini kepada Icuk?

Dia kan Ketua IANI yang saya angkat sebagai staf khusus. Teknis dia dengan PT Prima Selaras tidak ada urusan de-ngan saya.

Ngomong-ngomong, Anda setuju de-ngan KPO?

Saya inginnya kartu pos dikeluarkan tanpa ada undian. Tidak usah pakai nomor.

Menurut Anda, dengan undian delapan digit—bukan buntut dua dan tiga digit—KPO masih judi?

Menurut saya, itu masih maisir (judi). Persoalannya, semua undian di Indonesia seperti itu. Jadi, kalau KPO ditinjau ulang, undian lain juga harus ditertibkan. Menurut saya, paling bagus Komisi Fatwa MUI bersidang untuk menentukan ini judi atau tidak. Kalau judi, ya sudah, jangan dipakai. Kalau tidak, katakan tidak.