Aksi Massa Menyala di Sejumlah Daerah Kawal Putusan MK dan Darurat Demokrasi, Apa Tuntutan Mereka?

"Menyikapi kondisi yang terjadi, GAPRAK menyampaikan tujuh tuntutan dan pernyataan sikap yang kami sebut sebagai Petisi Solo," kata dia.

Tujuh tuntutan itu, pertama, meminta dengan hormat KPU RI dan dan KPU di tingkat daerah melaksanakan PKPU No 10 Tahun 2024 demi penegakan demokrasi yang fair, jujur dan adil sesuai konstitusi.

Kedua, mendesak Bawaslu segera menerbitkan Perbawaslu sesuai putusan MK Nomor 60 dan 70 paling lambat Senin, 26 Agustus 2024, pukul 24.00 WIB.

Ketiga, mendesak Jokowi tidak menerbitkan Perppu, Dekrit atau cawe-cawe apapun atas nama kewenangan Presiden untuk mementahkan PKPU dan Perbawaslu yang mengatur seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Keempat, partai-partai politik yang pada 21 Agustus 2024 telah melakukan akrobat politik berupa upaya melawan Putusan MK No 60 dan No 70/PUU-XXII/2024, wajib meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia secara terbuka karena telah dengan kesadaran penuh melakukan pembangkangan dan pengkhianatan konstitusi.

Kelima, mendesak Bahlil Lahadalia meminta maaf secara terbuka kepada bangsa Indonesia atas penghasutan dan ujaran kebencian dengan menyerang dan merendahkan martabat Raja Jawa yang bisa memicu timbulnya kebencian terhadap salah satu suku bangsa sehingga berpotensi merusak kerukunan dan persatuan bangsa.

Keenam, Pemilu Kepala Daerah adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi. Rakyat bebas memilih menggunakan hati nuraninya dengan sepenuh kesadaran, kebebasan, segala intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik maupun psikis terhadap calon pemilih oleh siapa pun juga adalah kejahatan besar bagi kehidupan demokrasi.

"Ketujuh, jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami serukan 'Jokowi Mundur Sekarang Juga'. Selanjutnya kami akan mempelopori gerakan pembangkangan sipil secara nasional serta menolak hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dipastikan akan penuh rekayasa rezim yang ingin menghancurkan demokrasi dan masa depan bangsa".

Aksi demonstrasi yang dilakukan Mahasiswa Universitas Bosowa di Kota Makassar berakhir ricuh di Jalan Urip Sumohardjo, Senin malam 26 Agustus 2024/Didit Hariyadi 

Makassar

Demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa di Makassar berakhir dengan kericuhan di bawah flyover Jalan AP Pettarani, Makassar, pada Senin, 26 Agustus 2024. Aksi tersebut dilakukan dengan tuntutan menolak politik dinasti Jokowi.

Kelompok massa ini terdiri dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Universitas Bosowa (Unibos), Universitas Negeri Makassar (UNM), beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), serta sejumlah kampus swasta lainnya.

Kericuhan dimulai ketika para demonstran membakar ban bekas di bawah flyover sekitar pukul 17.52 WITA. Mahasiswa Universitas Bosowa melanjutkan aksinya hingga pukul 18.51 WITA dengan menutup satu jalur di Jalan Urip Sumohardjo. Mereka secara terang-terangan menantang aparat kepolisian. "Hidup mahasiswa, jangan takut sama rezim Jokowi," kata salah seorang orator aksi.

Selanjutnya: Bandung dan Surabaya Terus Membara

Massa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia Jawa Barat menembakkan kembang api ke arah polisi saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dalam pilkada serta tolak RUU Pilkada tersebut berakhir dengan gesekan antara mahasiswa dan polisi. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Bandung

Sejumlah elemen masyarakat, terutama Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia Jawa Barat, kembali menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang menentang Revisi Undang-Undang Pilkada, yang berisi pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Massa aksi mulai tiba di lokasi sekitar pukul 15.10 WIB. Kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta memulai demonstrasi tersebut. Berdasarkan informasi dari akun Instagram @bem.unpad, ada 6 tuntutan yang diajukan dalam aksi ini, di antaranya:

1. Mengutuk dengan tegas segala usaha yang merusak semangat dan esensi reformasi, serta melawan segala upaya yang meruntuhkan demokrasi,

2. Menuntut DPR untuk tunduk pada putusan MK dan hilangkan praktik nepotisme dalam pemerintahan,

3. Menuntut setiap anggota DPR untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menyuarakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai,

4. Menuntut Jokowi untuk tidak mengkhianati demokrasi demi kepentingan keluarga dan kelompoknya,

5. Menghentikan intervensi politik penetapan RUU Pilkada dan RUU bermasalah lainnya,

Mengutuk tindakan represifitas aparat terhadap masyarakat sipil.

Sejumlah anggota Polri bersiaga mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 23 Agustus 2024. Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi UU Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Surabaya

Aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Jawa Timur, di Indrapura, Surabaya pada Jumat, 23 Agustus 2024, berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh para demonstran. Meskipun awalnya enggan keluar dari gedung dengan alasan sedang tidak enak badan, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, akhirnya menyatakan akan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak Revisi UU Pilkada.

“Saudara-saudara sekalian, teman-teman mahasiswa dan anak-anak masyarakat lain Terima kasih. (Kami) mendukung sepenuhnya tuntutan dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Kusnadi yang akhirnya menemui pengunjuk rasa dalam kerumunan aksi pada pukul 14.46 WIB. 

Para demonstran juga mendesak Kusnadi untuk menandatangani pernyataan sebagai simbol bahwa DPRD Jawa Timur menolak Revisi UU Pilkada. Kusnadi menambahkan bahwa DPR RI telah memutuskan untuk tidak melanjutkan perubahan Undang-Undang tentang Pilkada.

Dalam aksi tersebut, para demonstran juga menuliskan beberapa poster hingga spanduk, yang bertulis “Lawan Mulyono dan Kroninya”, “Tidak Semua Keinginan Anak Harus Dipenuhi Orang Tua”, “Rakyat Kerja Kena Batas Usia Buat Anak Penguasa Revisi Seenaknya”, hingga “Suara DPR Suara Rakyat Bukan Suara Jokowi.”

SUKMA KANTHI NURANI | SEPTIA RYANTHIE | DIDIT HARIYADI | LINDA LESTARI | MYESHA FATINA RACHMAN

Pilihan Editor: Usai Peringatan Darurat, Ribuan Akademisi UGM Keluarkan Pernyataan Sikap Darurat Demokrasi