Aksi Tolak RUU Pilkada di Yogyakarta, Butet Kartaredjasa Singgung Gerakan Pisowanan Ageng

TEMPO.CO, Yogyakarta -- Seniman monolog asal Yogyakarta, Butet Kartaredjasa, turut dalam aksi menolak revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diikuti ribuan massa di Yogyakarta, Kamis 22 Agustus 2024. Dalam aksi yang berlangsung secara damai itu, Butet mengungkapkan cukup terkesan dengan aksi ribuan massa yang bisa berjalan dengan lancar.

"Aksi ini terartikulasikan dengan baik, sekaligus sarkastik dan polisinya juga baik, tidak ditangkap, tidak dilaporkan polisi, ungkapan-ungkapan yang tempo hari bisa menyebabkan orang seperti saya dilaporkan ke polisi, kini tadi tidak ada," ujar Butet di sela-sela  aksi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Aksi massa turun ke jalan itu  menyikapi Badan Legislasi atau Baleg DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pemilihan kepada daerah. Menurut Butet, aksi massa ini sudah bukan lagi persoalan para politikus maupun partai. "Tapi ini adalah persoalan seluruh rakyat Indonesia yang ditipu mentah-mentah. Kita tidak bisa melihat dengan diam ketika konstitusi tempat bersandar hidup bersama ini dirusak, demokrasi dirusak, hukum diporakporandakan,"

Menurut Butet, tidak mungkin masyarakat hidup tanpa hukum. "Tidak mungkin pula di Indonesia hidup tanpa konstitusi dan demokrasi," imbuh pegiat Teater Gandrik itu. Butet menegaskan, hal yang dilakukan oleh DPR merevisi RUU Pilkada itu adalah suatu kejahatan yang terang-benderang.

Revisi Undang-undang Pilkada rencananya bakal dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. Namun sidang paripurna pada Kamis pagi belum bisa dilaksanakan karena tidak kuorum. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklaim rapat paripurna batal terlaksana karena banyak anggota DPR yang sedang melakukan kunjungan kerja atau kunker ke daerah. “Saya dapat informasi bahwa ketidakhadiran hari ini karena sebagian anggota DPR ke luar kota, kunjungan kerja,” kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.