Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pemerintah perlu segera membuka dialog dengan kelompok pro kemerdekaan maupun tokoh adat di Papua. Menurut dia, langkah itu sebagai cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik kekerasan di Papua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pilihan editor: Pemerintah Abai Melindungi Pers dari Serangan Siber
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Sudah waktunya berunding, sambil menghentikan kekerasan dan pelanggaran HAM," kata Usman saat dihubungi pada Jumat, 11 April 2025.
Belakangan konflik di Papua meningkat eskalasinya. Organisasi Papua Merdeka atau OPM membunuh belasan warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas di Yahukimo sejak 6 April lalu.
Menurut Usman, kondisi itu disebabkan lantaran kebijakan ekonomi negara yang eksploitatif kepada masyarakat Papua. Pemerintah, kata dia, juga cenderung mengabaikan suara orang asli Papua dalam mengambil keputusan. "Ditambah lagi, pemerintah masih mengutamakan pendekatan keamanan ketimbang pendekatan dialog," ujarnya.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan bahwa militer akan tetap melakukan pendekatan humanis di wilayah Papua, usai serangan yang dilakukan oleh OPM ke warga sipil. TNI, kata dia, juga akan melakukan pembinaan teritorial dan pengamanan warga sipil.
Sementara itu, Juru Bicara OPM Sebby Sambom mengatakan bahwa kelompoknya belum berencana untuk melakukan serangan lanjutan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Menurut Sebby, saat ini pasukan TPNPB-OPM hanya bersiaga.
OPM, kata dia, hanya akan melakukan penyerangan bilamana ada penurunan pasukan yang masuk ke wilayah-wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai zona perang. "Hanya bersiaga. Jika ada tentara atau polisi masuk wilayah operasi, siap lawan," ujar Sebby.
Vedro Imanuel berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Ide Prabowo Evakuasi Warga Gaza Didukung DPR, tapi Ditentang MUI
Foto 
