Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Peluang Anies Baswedan Makin Terbuka dalam Pilkada Jakarta

Peluang Anies Baswedan maju dalam pilkada Jakarta mulai terbuka. Sejumlah partai pendukung Prabowo berniat mengusung Anies.

7 Juli 2024 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BERTEMU dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di sebuah restoran di Senayan, Jakarta Pusat, Anies Baswedan menyampaikan keinginannya menjumpai Prabowo Subianto. Kepada Dasco pada pertengahan Juni 2024 itu, Anies meminta Prabowo merestuinya maju dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada Jakarta.

Dasco lalu melakukan panggilan video dengan Prabowo Subianto. Di layar telepon, Prabowo melambaikan tangan kepada Anies. Tak langsung menyampaikan maksudnya kepada presiden terpilih itu, Anies bercerita akan pergi ke Spanyol selama dua pekan. Bekas Gubernur Jakarta tersebut berharap bisa bersua dengan Prabowo sepulang dari Eropa. 

Kepada Tempo pada Rabu, 3 Juli 2024, Dasco tak membantah ihwal isi pertemuan yang juga dibenarkan oleh dua orang dekat Anies Baswedan tersebut. “Ah, wartawan bisa saja, he-he-he...,” tutur Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu. Tempo tiga kali menghubungi Anies hingga Jumat, 5 Juli 2024, tapi ia tak merespons.

Dua petinggi Koalisi Indonesia Maju—kumpulan partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka—dan dua kolega Anies bercerita, pertemuan di Senayan merembukkan pilkada Jakarta. Restu itu diperlukan Anies untuk mengantisipasi gangguan menjelang pencalonannya. Anies menjamin akan sejalan dengan pemerintahan Prabowo jika ia terpilih sebagai gubernur. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Anies Baswedan bersama para pendukungnya saat berkampanye dalam pemilihan presiden 2024 di Gorontalo, 8 Januari 2024. Tempo/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pertemuan dengan Dasco digelar setelah Anies berdiskusi dengan sejumlah politikus Partai Keadilan Sejahtera yang mendukungnya dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024. Diskusi antara Anies dan sejumlah petinggi Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jakarta terjalin beberapa kali sejak Mei 2024.

Sekretaris Umum DPW PKS Jakarta Abdul Aziz mengaku menyarankan Anies berkomunikasi dengan Prabowo. “Kami menyampaikan agar Mas Anies meyakinkan Pak Prabowo, kebijakannya sebagai Gubernur Jakarta tak akan bertentangan dengan pemerintah pusat,” ujar Aziz ketika ditemui di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa, 25 Juni 2024. 

Ketika menjabat Gubernur Jakarta pada 2017-2022, Anies kerap berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Misalnya soal revitalisasi Monumen Nasional dan penanganan Covid-19. Publik dan kalangan politik pun memandang Anies sebagai antitesis Jokowi.

Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo, masih ragu terhadap komitmen Anies. Dua petinggi Gerindra mengatakan, di kalangan internal partai, Anies dianggap sebagai rival Prabowo. Anies pun dianggap bisa kembali melawan Prabowo dalam pilpres 2029. Berbeda dengan dukungan untuk Anies dalam pilkada 2017, Gerindra cenderung mengajukan calon lain. 

Maret 2024, Prabowo memberikan surat rekomendasi untuk Ridwan Kamil. Bekas Gubernur Jawa Barat itu juga didukung Presiden Jokowi serta partai lain di Koalisi Indonesia Maju. Sejumlah narasumber di lingkaran Istana dan orang dekat Prabowo mengatakan sempat ada skenario untuk mengangkat Anies sebagai menteri agar ia tak maju dalam pilkada 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, pengangkatan menteri merupakan kewenangan Prabowo. Ia belum mendengar informasi bahwa Anies akan masuk kabinet. “Pak Prabowo akan menunjuk sosok yang memiliki cara pandang serupa sebagai menterinya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 25 Juni 2024.  

Belakangan, komunikasi Gerindra dengan Anies terbuka setelah muncul hasil sigi satu lembaga survei pada pertengahan Juni 2024 yang disebarkan secara terbatas ke partai-partai politik. Survei itu menunjukkan elektabilitas Anies sekitar 46 persen, unggul atas eks Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, (21 persen) dan Ridwan Kamil (18 persen).

Seorang menteri di kabinet Jokowi dan tiga petinggi partai pendukung pemerintah menyebutkan hasil survei itu membuat rencana Koalisi Indonesia Maju mengusung Ridwan Kamil memudar. Istana pun mencermati hasil sigi itu. “Kalau benar, hasil survei itu akan menjadi pertimbangan semua partai,” ucap staf khusus presiden, Grace Natalie, lewat pesan pendek, Jumat, 5 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus memakaikan jaket partai kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 18 Januari 2023. Tempo/M Taufan Rengganis

Sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju pun mulai mengapungkan gagasan mendukung Anies dalam pilkada Jakarta. Para narasumber yang ditemui Tempo menyebutkan Gerindra dan Partai Golkar berminat mengusung Anies. Golkar sejak semula menginginkan Ridwan Kamil, kadernya, bertarung di Jawa Barat.

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono mengatakan kemenangan Golkar di pilkada Jawa Barat dengan mengusung Ridwan Kamil sudah dalam genggaman. Ia mengaku telah meminta kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto agar tak menempatkan bekas Wali Kota Bandung itu di Jakarta.

Adapun Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung berujar, peluang Ridwan menang di Jawa Barat lebih besar ketimbang di Jakarta. “Begitu muncul calon seperti Anies dan Ahok, Ridwan lebih mungkin menang di Jawa Barat,” kata Doli lewat sambungan telepon, Kamis, 4 Juli 2024.

Dihubungi Tempo pada Jumat, 5 Juli 2024, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengaku pernah melihat survei teranyar soal elektabilitas Anies, Ahok, dan Ridwan. Tapi ia menyebutkan koalisinya belum memutuskan nama calon Gubernur Jakarta. “Ini belum survei terakhir, kami sedang menyiapkan calon-calon kuat,” tutur Menteri Perdagangan tersebut. 

Sedangkan Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, Gerindra membuka opsi mengusung calon-calon lain dari partainya di Jakarta. “Pilkada Jakarta masih sangat dinamis,” ucap Dasco.

•••

MENGGELAR rapat pemilihan kepala daerah di kantor Partai Keadilan Sejahtera di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juni 2024, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS membahas calon yang akan diusung dalam pilkada Jakarta. Rapat yang dimulai pukul 10 itu dihadiri jajaran pengurus Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Pusat PKS.

Setidaknya ada delapan kandidat dalam bursa calon yang dibahas PKS. Nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil termasuk yang dibicarakan. Ada pula nama sejumlah kader PKS, yakni Mardani Ali Sera, Khoirudin, dan Sohibul Iman.

Wakil Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid salah satu yang mengusulkan agar partainya mempertimbangkan nama Anies. “Ini aspirasi dari rakyat Jakarta, komunitas nonmuslim, dan kelompok masyarakat lain,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu ketika dihubungi pada Jumat, 5 Juli 2024. 

Hidayat beralasan nama Anies telah didukung partai lain, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pilpres 2024, PKS bersama PKB dan Partai NasDem mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Menurut Hidayat, PKS menghitung kekuatan dua partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu. Juga dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Tiga politikus PKS yang mengetahui jalannya rapat menuturkan, kubu pendukung Anies di PKS juga membahas kemungkinan bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mendapat restu Partai Gerindra. Mereka telah mendengar komunikasi antara Anies dan Prabowo Subianto melalui telepon video beberapa hari sebelumnya. Sikap Gerindra menjadi pertimbangan penting.

Sejumlah politikus PKS mengakui sedang mencari pintu masuk ke pemerintahan Prabowo. Sepekan sebelumnya, dua petinggi Gerindra mendatangi PKS secara terpisah. Kala itu mereka melobi agar PKS tak mendukung Anies. Tawarannya, PKS akan mendapat penggantian 50 persen biaya pemilihan umum hingga masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (tengah), berfoto bersama Sohibul Iman (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional PKS 2019 di Jakarta, 14 November 2019. Antara/M. Risyal Hidayat

 Saat itu sikap PKS pusat dan Jakarta terpecah. Sejumlah pengurus pusat mempertimbangkan Ridwan Kamil, calon yang semula didukung koalisi Prabowo. Sedangkan pengurus PKS Jakarta ngotot mengajukan Anies. Ketua PKS Jakarta Khoirudin mengatakan peluang kemenangan Anies sebagai inkumben lebih besar. Rapat itu berakhir sekitar pukul 15.00 WIB.

PKS memutuskan mendukung Anies dan Sohibul Iman sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Khoirudin bercerita, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengumumkan nama Anies dan Sohibul kepada semua ketua wilayah yang berkumpul di kantor partai. “Lewat video, Anies juga menyampaikan pesan bahagia dan terima kasih,” ujar Khoirudin, Kamis, 4 Juli 2024.

Kendati rapat bulat memutuskan Anies-Sohibul, partai itu tak langsung mengumumkan nama Anies. Keterangan tertulis dari PKS justru menyebutkan partai itu mengusung Sohibul Iman sebagai calon Gubernur Jakarta. Presiden PKS baru mengumumkan nama Anies lima hari kemudian, 25 Juni 2024, dalam acara sekolah kepemimpinan partai di Jakarta Pusat. 

DPW PSI Jakarta saat berkunjung ke kantor DPW PKS Jakarta untuk menjalin silaturahmi serta berdiskusi terkait pembangunan dan kesejahteraan warga DKI Jakarta., 21 Juni 2024. Instagram/psi_jakarta

Dua kolega Anies dan seorang politikus PKS bercerita, partai itu ingin mengetahui reaksi publik dengan penyebutan nama Sohibul. Narasumber lain menuturkan, skenario itu tak diketahui Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Ia kemudian menegur sejumlah pengurus partai. 

Sehari seusai rapat, atau pada Jumat, 21 Juni 2024, tiga petinggi PKS mendatangi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Mereka membawa selembar surat keputusan yang menyatakan PKS mengusung Anies dan Sohibul. PKS mengajak NasDem berkoalisi mendukung Anies-Sohibul. 

Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim membenarkan kabar soal kunjungan itu. “Presiden PKS datang bersama juru bicara dan bendahara umum,” kata Hermawi. Namun ia enggan memberi tanggapan soal rencana memasangkan Anies dengan wakil dari PKS. 

PKS juga berkomunikasi dengan PKB untuk mengusung Anies dan Sohibul. PKB lebih dulu mendeklarasikan dukungan untuk Anies. Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta PKS membahas calon wakil gubernur bersama partai koalisi. “PKS tak boleh seperti itu, semua harus bermusyawarah,” tutur Hasbiallah pada Jumat, 5 Juli 2024. 

•••

SEHARI seusai rapat majelis tinggi Partai Keadilan Sejahtera, sejumlah pengurus Partai Solidaritas Indonesia Jakarta mendatangi kantor PKS Jakarta di Kemayoran, Jakarta Pusat, 21 Juni 2024. “Ini sejarah, pertama kalinya PSI ke PKS,” kata Khoirudin, Ketua DPW PKS Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. 

Kunjungan ke kantor PKS itu diabadikan PSI di akun media sosial resmi mereka. Ketua Desk Pilkada Jakarta PSI Justin Adrian Untayana mengatakan partainya menjaga komunikasi politik. “Kami terbuka dengan PKS dan mengucapkan selamat setelah partai itu mendapat kursi terbanyak di pemilihan legislatif,” ujar Justin, Jumat, 5 Juli 2024.  

Komunikasi dengan PKS itu merupakan instruksi langsung dari Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI. Tiga politikus partai pendukung pemerintah dan seorang kolega Kaesang menuturkan, anak bungsu Presiden Joko Widodo itu meminta pengurus PSI membuka peluang mendukung Anies Baswedan meski sebelumnya kerap mengkritik bekas Rektor Universitas Paramadina tersebut.

Khoirudin menyebutkan pengurus PSI yang datang ke kantornya ingin mengenal Anies lebih dekat. “Kalau cocok, bisa ke arah itu (mendukung Anies),” kata Khoirudin.

Berbeda dengan PSI, partai lain di Koalisi Indonesia Maju terpecah soal dukungan untuk Anies Baswedan. Sejumlah petinggi koalisi itu bercerita bahwa Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat paling getol menolak Anies dan PKS. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun disebut mengungkapkan alasannya menolak PKS dalam pertemuan pimpinan partai koalisi dengan Jokowi pada akhir Mei 2024.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono itu, Zulkifli mempertanyakan komitmen dan ideologi PKS. PAN cenderung mendukung Ridwan Kamil atau calon lain dalam pilkada Jakarta. 

Kepada Tempo, Zulkifli menyebutkan dukungan partainya sejalan dengan keputusan Jokowi dan Prabowo. “Pak Prabowo dan Pak Jokowi belum memberikan keputusan. Kalau presiden dan presiden terpilih sudah memutuskan, kami ikut arahan,” ucap Zulkifli lewat sambungan telepon, Jumat, 5 Juli 2024.

Sedangkan Demokrat menolak Anies karena pengalaman buruk menjelang pencalonan presiden-wakil presiden. Kepada seorang koleganya di pemerintahan, Agus Yudhoyono menyatakan pengurus partainya menilai Anies ingkar janji menjadikan purnawirawan mayor itu sebagai calon wakil presiden.

Juru bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, enggan berkomentar soal penolakan partainya mendukung Anies Baswedan dalam pilkada Jakarta. Ia mengklaim partainya hanya akan mengusung kandidat yang tak menjadikan pilkada Jakarta sebagai batu loncatan ke pemilihan presiden. “Jakarta jangan jadi pijakan untuk pemilihan presiden,” katanya, Kamis, 4 Juli 2024.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Erwan Hermawan, Egi Adyatama, Hussein Abri Dongoran, Sultan Abdurrahman, dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Balik Arah Bekas Rival"

Francisca Christy Rosana

Francisca Christy Rosana

Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Indonesia pada 2014, Francisca mulai bergabung di Tempo pada 2015. Kini ia meliput untuk kanal ekonomi dan bisnis di Tempo.co.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus