Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Apa Itu KTT D-8 yang Dihadiri Presiden Prabowo di Mesir?

Prabowo mengatakan, KTT D-8 merupakan pertemuan penting. Indonesia akan menjadi Ketua D-8 mulai 1 Januari 2026.

18 Desember 2024 | 09.16 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Kairo, Mesir, pada 17-19 Desember 2024. Lawatan ini adalah kunjungan pertama Presiden RI ke Mesir dalam 11 tahun terakhir atau sejak 2013. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah. Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi,” kata Prabowo di Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta Timur, Selasa, 17 Desember 2024. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selanjutnya, Prabowo akan menghadiri KTT D-8. Prabowo mengatakan, konferensi ini merupakan pertemuan penting. Apalagi, katanya, Indonesia akan menjadi Ketua D-8 mulai 1 Januari 2026.

“Karena itu, saya hadir dan dalam selesainya KTT itu, saya akan juga melakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi dengan beberapa tokoh ekonomi, tokoh industri, dan juga mampir ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim,” ujarnya.

Pesawat kepresidenan lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusumah pukul 11.35 WIB. Prabowo dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Agus Subiyanto.

Apa itu KTT D-8?

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Roy Soemirat sebelumnya mengatakan, Presiden Prabowo akan menghadiri KTT D-8 di Kairo, Mesir, pada Selasa, 17 Desember 2024 hingga Kamis, 19 Desember 2024. Prabowo akan menerima jabatan Ketua D-8 bagi Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

"KTT D-8 ini memiliki signifikansi yang penting karena selain merupakan pertemuan reguler dari organisasi D8, akan ada serah terima keketuaan dari Mesir kepada Indonesia, di mana Indonesia akan menjadi ketua organisasi D-8 periode 2026-2027," kata Roy saat menggelar konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Senin, 16 Desember 2024.

Roy menjelaskan, D-8 merupakan organisasi kerja sama pembangunan yang didirikan pada 1997 oleh negara-negara yang sebagian besar terlibat dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Kedelapan negara anggota D-8 ialah Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Dilansir dari laman Kemlu, D-8 atau Developing Eight didirikan melalui Deklarasi Istanbul yang disepakati pada KTT ke-1 D-8 pada 15 Juni 1997 di Istanbul, Turki.

Pada mulanya, D-8 dimaksudkan untuk menghimpun kekuatan negara-negara Islam anggota OKI guna menghadapi ketidakadilan dan sikap mendua negara-negara Barat dalam kerja sama ekonomi global.

Namun dalam perkembangannya, D-8 bertransformasi menjadi organisasi yang tidak mendasarkan secara eksklusif pada agama, dan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan negara anggotanya.

D-8 ingin meningkatkan posisi tawar negara anggotanya dalam tata perekonomian dunia, memperluas dan menciptakan peluang-peluang baru dalam bidang perdagangan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat negara-negara anggotanya.

Deklarasi Istanbul memuat antara lain bidang-bidang kerja sama seperti perdagangan, perindustrian, komunikasi dan informasi, kebudayaan, pertanian, energi, dan sebagainya.

Deklarasi juga memuat prinsip-prinsip dasar D-8, yaitu peace instead of conflict, dialogue instead of confrontation, justice instead of double-standards, equality instead of discrimination, dan democracy instead of oppression.

KTT juga mengesahkan Roadmap for 2020-2030, yang memuat sejumlah Target yang selaras dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Target-target yang disusun D-8 mencakup bidang perdagangan, pertanian dan ketahanan pangan, industri dan UMKM, energi, transportasi, pariwisata, ekonomi biru, kemitraan dengan sektor publik, kesehatan dan jaminan sosial, serta kerja sama dalam isu global dan regional.

Pelaksanaan roadmap akan dipantau oleh D-8 Commissioners yang selanjutnya akan menyampaikan laporan kepada Council of Ministers.

Eka Yudha Saputra dan Savero Aristia Wienanto berkontribusi dalam tulisan ini. 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus