Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Capres nomor urut satu Anies Baswedan akan membuat satu badan khusus lembaga iklim jika menjadi presiden periode mendatang. Menurut Anies, hal tersebut untuk mendukung komitmen progresif perubahan iklim Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Penguatan lembaga khusus, lembaga iklim," kata Anies dalam diskusi tanya jawab di Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan, di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ia mengatakan Indonesia telah memiliki lembaga/kementerian yang bergerak dalam isu lingkungan. Dalam silandia paparannya, Anies Baswedan menunjukkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Anies mengatakan keberadaan stakeholder tersebut, dapat dibuat kolaborasi dengan menetukan roadmap blueprint rencana bersama dengan badan khusus lembaga iklim. "Badan (badan khusus lembaga iklim) ini bukan semata-mata menyusun policy-nya tapi dia bertugas memonitoring atas eksekusi oleh existing governance agency, sehingga dia tidak menimbulkan ketimpangan tindihan atas apa yang dikerjakan pemerintah," kata Anies.
Anies berharap badan khusus lembaga iklim ini bisa menjadi semacam partner ketika adanya kesulitan pelaksaan blueprint krisis iklim di lapangan, mencari solusi, menghubungkan dengan berbagai agensi yang ada di pemerintahan. "Jadi bukan monitoring yang sifatnya vanity, tapi monitoring yang sifatnya advisory," kata Anies Baswedan.
Ia lantas menunjukkan beberapa badan khusus lembaga iklim di luar negeri. Misalnya, kata Anies ,di India ada badan iklim yang disebut Ministry of Environment, forest and Clinate Change, di Amerika terdapat Office of the US Special Presidential Envoy for Climate, di Inggris Departemen for Energy Security and Net Zero. Kemudian Perancis ada Ministri of Ecological Transition dan Bangladesh Ministry of Environment Forest and Climate Change dan Australia Climate Change Change Authority.
Anies Baswedan mengatakan kelembagaan badan iklim ini dapat langsung di bawah presiden. Namun Anies menekankan supaya badan ini tupoksiya tidak tumpang tindih dengan lembaga/ kementerian yang sudah ada. "Menurut hemat kami adanya presiden di atasnya memuat laporan itu menjadi lebih kuat," ujarnya.