Beberapa Wilayah Jabar Dilanda Banjir, Dedi Mulyadi dan Kementerian PU Lakukan Ini

SEJUMLAH wilayah Jawa Barat (jabar) diterjang banjir sejak Ahad, 2 Maret 2025. Daerah yang terdampak banjir di antaranya kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan dari Pemerintah Provinsi Jabar, banjir bandang melanda kawasan Puncak pada Ahad, 2 Maret 2025, sekitar pukul 20.30 WIB. Sedangkan Kota dan Kabupaten Bekasi dilanda banjir sejak Selasa pagi, 4 Maret 2025.

Puluhan ribu kepala keluarga terdampak banjir di berbagai wilayah Jabar tersebut. Di Kota Bekasi, misalnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat banjir tersebar di 20 titik dan tujuh wilayah kecamatan terdampak musibah tersebut usai diguyur hujan deras sejak Senin malam hingga Selasa.

Pemprov Jabar dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir di wilayah Jabar.

Dedi Mulyadi Evaluasi Tata Ruang Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sudah menyiapkan langkah penanggulangan banjir yang melanda kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi. Langkah itu antara lain berupa penanganan warga terdampak, seperti evaluasi dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, serta menyiapkan sejumlah langkah penanganan dalam jangka panjang.

Kemudian, kata dia, Pemprov Jabar akan membangun Bendungan Cibeet sebagai areal tangkapan air. “Lalu konsep bangunan rumah di daerah langganan banjir harus tinggi seperti rumah panggung yang memiliki kolong. Saya sudah tanya ke warga dan mereka setuju,” kata Dedi dikutip dari keterangannya pada Rabu, 5 Maret 2025.

Dedi mengatakan pemprov akan mengevaluasi tata ruang Jawa Barat. Dia mengatakan, pekan depan, dia akan membicarakan tata ruang tersebut dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. “Hari Selasa pekan depan (11 Maret 2025) akan ada pertemuan dengan pemerintah pusat mengenai evaluasi tata ruang tersebut, terutama dengan Kementerian ATR/BPN,” kata dia.

Mantan Bupati Purwakarta itu menyebutkan, dalam penanganan banjir yang menjadi tanggung jawab pemprov, pihaknya akan melaksanakan sebaik mungkin. Namun dia meminta masyarakat bersama-sama menjaga alam.

Dia menegaskan kegiatan alih fungsi lahan di wilayah Jabar harus segera dihentikan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana lebih lanjut. Dia juga menginginkan agar penanganan bencana banjir atau bencana lainnya tidak selesai hanya dengan pemerintah memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak. “Tetapi harus ada langkah konkret agar bencana tersebut tidak terulang di masa depan,” kata dia.

Untuk banjir yang sering kali terjadi di kawasan perumahan, Dedi menuturkan akan mengaudit pengembang perumahan yang mengklaim bebas banjir ketika menjual unit rumahnya. Namun, setelah ditempati, kondisi perumahan itu terendam banjir, bahkan ketinggian airnya ada yang mencapai dua meter. “Saya akan audit semuanya,” tuturnya.

Menurut dia, audit itu perlu dilakukan untuk memastikan apakah analisis dampak lingkungan (amdal), dalam hal ini pengendalian banjir, pengembang perumahan sudah benar atau ada kekeliruan.

Tempat Wisata di Kawasan Puncak akan Dievaluasi

Sebelumnya, Dedi menyinggung soal rencananya mengevaluasi kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menyusul terjadinya bencana banjir dan longsor. Evaluasi yang akan dilakukannya terkait dengan keberadaan saran rekreasi dan bangunan di kawasan Puncak. 

Dia menilai alih fungsi lahan di kawasan Puncak menjadi penyebab bencana hidrometeorologi, seperti banjir bah yang terjadi di Kabupaten Bogor pada Ahad, 2 Maret 2025. Evaluasi juga akan dilakukannya pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, yakni PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar, yang mengelola salah satu objek wisata di kawasan Puncak. 

Dia mengatakan, pada Kamis, 6 Maret 2025, dia bersama Menteri Lingkungan Hidup akan melakukan inspeksi untuk pengambilan keputusan penting. “Kalau areal itu mengurangi daya resapan air dan mengakibatkan bencana, kita evaluasi. Mana yang lebih didahulukan keselamatan warga atau sekedar kesenangan beberapa orang saja? Keselamatan warga lebih penting dari apa pun,” kata Dedi dalam keterangannya pada Senin, 3 Maret 2025.

Banjir di area Gunung Mas, Puncak, mendapat sorotan dari Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), Mulyadi. Dia menduga banjir bandang yang merendam seratusan rumah di perkampungan pensiunan dan membuat jembatan putus itu karena banyaknya alih fungsi lahan kebun yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara atau PTPN VIII. “Bisa disebut karena dampak alih fungsi lahan kebun teh. PTPN banyak alih fungsi. Ini mesti diaudit total dari semua sisi dan saya juga sudah meminta kepada pemerintah eksekutif untuk pengendalian alam di Puncak," ujarnya kepada Tempo, Senin.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan banjir di kawasan Puncak harus menjadi perhatian utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta segera mencari solusi permanen untuk bencana yang timbul dan korban yang terdampak bencana. 

Informasi yang diperoleh Tempo, banjir di kawasan Puncak tercatat meredam 119 rumah dengan 204 kepala keluarga (KK) dan 423 jiwa. Sebagian korban ada yang mengungsi dan sebagian mengalami luka ringan hingga sedang yang sudah ditangani tim medis. Dua jembatan putus serta seorang warga hanyut dan sudah ditemukan pukul 10.00 di Bendungan Ciawi.

Tempo berupaya meminta konfirmasi kepada manajer PT Agro Gunung Mas, yang merupakan anak usaha atau pengelola lahan milik PTPN VIII di kawasan Puncak,  soal tudingan alih fungsi lahan di area kebun teh, namun tidak ada jawaban. 

Melalui humasnya, Wahdian, PTPN VIII menyatakan saat ini sedang melakukan koordinasi dengan staf di lapangan. “Betul, kami juga sedang bahas ini. Ada tudingan tentang alih fungsi lahan yang jadi biang masalah di Puncak. Kami sedang koordinasi dengan tim di lapangan, karena kami juga butuh informasi yang akurat terkait kondisi lahan di sana saat ini," kata Wahdian.

Dody Hanggodo Beberkan Langkah Kementerian PU Atasi Banjir Bekasi

Adapun Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan kementeriannya berkomitmen menangani dampak banjir di Bekasi. Dia mengatakan koordinasi dengan BPBD Kota Bekasi terus dilakukan. “Selain memobilisasi perahu karet, Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat juga telah mendirikan tenda darurat di lokasi pengungsian daerah Kemang Pratama,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Selasa.

Dody menyebutkan dukungan sarana dan prasarana air bersih untuk keperluan pengungsi telah didistribusikan di posko-posko logistik milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), salah satunya di Perumahan Pondok Gede Permai. Menurut dia, di sana sudah terpenuhi sanitasi tapi masih membutuhkan air bersih. Tim Tanggap Darurat Cipta Karya pun memobilisasi satu unit mobil tangka dan dua unit hidran umum di lokasi pengungsian.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU juga menurunkan alat berat berupa 6 unit dump truck beserta 4 pompa air berkapasitas 250 liter/detik serta sandbag sebanyak 250 di Kemang Pratama dan 500 sandbag di daerah Rawalumbu Kota Bekasi. “Kementerian PU bersama dengan instansi terkait terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik,” kata Dody.

Dia menuturkan identifikasi lanjutan akan dilakukan untuk memetakan kebutuhan penanganan jangka menengah, terutama di wilayah aliran Sungai Bekasi.

BPBD Kota Bekasi mencatat banjir tersebar di 20 titik dan tujuh wilayah kecamatan terdampak musibah tersebut usai diguyur hujan deras sejak Senin malam hingga hari ini. Ketujuh kecamatan tersebut adalah Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Kecamatan Rawalumbu. Akibatnya, ribuan warga terpaksa mengungsi.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Priadi Santoso menjelaskan hujan dengan intensitas tinggi menjadi penyebab terjadinya banjir. Hal ini diperparah dengan kondisi serupa di wilayah hulu Kali Bekasi, khususnya Bogor sehingga membuat debit air sungai tinggi dan meluap. “Hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam durasi lama di wilayah hulu Kali Bekasi dan Kota Bekasi menyebabkan peningkatan debit air dan banjir di beberapa wilayah," ujar Priadi.

Ahmad Fikri, Mahfuzulloh Al Murtadho, dan Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Poin-poin Penting SPMB 2025 yang Baru Diluncurkan Kemendikdasmen