Berebut Jatah <font color=##006699 >Setengah Kursi</font>

EMPAT pejabat tinggi negara itu sedang sibuk membahas sejumlah nama di kantor kepresidenan. Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris-Negara Sudi Silalahi, dan Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto sibuk mengutak-atik para tokoh yang akan diplot sebagai wakil menteri, orang nomor dua di departemen atau kementerian negara.

Kabar ini pun semakin bertiup kencang ketika ada informasi menarik dari Cha-am Hua Hin, Thailand, tempat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, Ahad dua pekan lalu. Saat itu Presiden Yudhoyono, setelah menghadiri forum bergengsi itu, sedikit memberikan gambaran tentang siapa gerangan yang bakal masuk posisi penting itu. Meski umumnya akan diisi kalangan profesional nonpartai, ada peluang bagi partai politik untuk mengisi satu atau dua kursi.

Mereka, para wakil menteri itu, rencananya akan diumumkan dalam pekan-pekan ini. Sederet nama penting itu akan dipublikasikan bersama juru bicara presiden, sekretaris kabinet, staf khusus, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Hatta mengatakan, Presiden sudah mengantongi sejumlah nama untuk posisi strategis itu. ”Nanti kita tunggu saja,” ujar Hatta.

Para politikus di Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, langsung menyamber. Mereka pun sibuk mengusulkan koleganya yang pantas duduk sebagai wakil menteri. Chandra Tirta Wijaya, anggota Fraksi Amanat Nasional, menunjuk rekannya, Putra Jaya Husin, sebagai figur pantas sebagai wakil menteri di Departemen Perhubungan. ”Ia cukup mumpuni dalam bidang perhubungan,” kata Chandra.

Putra Jaya adalah bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Perhubungan dari Fraksi Amanat Nasional. Ia kini menjadi staf khusus Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian. Putra Jaya dinilai pas mengisi posisi itu karena punya pengalaman lima tahun sebagai anggota Dewan di Komisi Perhubungan. Tapi dukungan ini belum final. ”Baru disokong rekan-rekan, belum keputusan partai,” kata Putra Jaya.

Posisi wakil menteri juga dibidik Partai Golkar. Salah satu ketua Partai Beringin, Priyo Budi Santoso, mengatakan bahwa partainya sudah mengajukan nama Sharif Cicip Soetardjo, pengusaha yang menjadi kepala tim sukses Aburizal Bakrie dalam pemilihan Ketua Umum Golkar di Pekanbaru, Riau. Menurut Budi, sudah ada pembicaraan khusus antara Yudhoyono dan Aburizal mengenai usulan masuknya Cicip.

Sebelum pengumuman kabinet pada 21 Oktober lalu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, Golkar berharap mendapat sedikitnya tiga menteri. Partai Beringin ini memang meloloskan tiga orang, yakni Agung Laksono yang menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Fadel Muhammad sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, serta M.S. Hidayat yang menduduki posisi Menteri Perindustrian.

Tapi Hidayat dianggap bukan masuk dari jalur Golkar. Sumber Tempo di Partai Beringin ini mengatakan bahwa Hidayat masuk jajaran kabinet dengan menggunakan baju Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Dengan hitungan itu, Golkar baru mendapat jatah dua kursi di kabinet, sehingga posisi wakil menteri pun jadi incaran. ”Masih ada jatah setengah kursi lagi dalam kabinet,” kata sumber ini. Setengah kursi yang dimaksud tak lain wakil menteri itu.

Usulan peran untuk pengusaha terkemuka ini sudah disiapkan jauh hari. Menurut Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham, Cicip sudah masuk daftar kandidat kabinet dari Golkar. Cicip, yang juga Ketua Golkar Bidang Pemenangan Pemilu, sudah masuk daftar kandidat sejak kontrak politik bersama Partai Demokrat diteken di Bravo Media Center, Jakarta, 15 Oktober lalu. Meski kewenangan di tangan Presiden, Idrus berharap partai juga dilibatkan dalam penentuan posisi wakil menteri ini. ”Sebaiknya masalah ini dibicarakan dengan Partai Golkar,” katanya.

Nama lain juga berseliweran untuk mengisi posisi ini. Ekonom Raden Pardede dan M. Chatib Basri dijagokan oleh tim Jalan Jambu (Tempo, 26 Oktober-1 November). Tim yang banyak memberikan masukan kepada Wakil Presiden Boediono ini bermarkas di Jalan Jambu 51, Menteng, Jakarta Pusat. Nama lain yang muncul sebagai kandidat adalah Anggito Abimanyu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, yang kabarnya dijagokan Menteri Sri Mulyani. ”Semua sudah oke, tinggal menunggu keputusan Presiden,” ujar sumber Tempo.

Kepastian adanya posisi wakil menteri diungkapkan Presiden Yudhoyono saat mengumumkan menteri pilihannya, 21 Oktober lalu. Presiden menegaskan kembali pentingnya pelapis menteri ini, di Thailand. Kementerian dengan beban tinggi memerlukan posisi wakil menteri. ”Agar mesin itu betul-betul bergerak penuh, tidak ada yang macet,” kata Yudhoyono.

Dalam konferensi pers di Hotel Grand Pacific, Thailand, Presiden mencontohkan sejumlah departemen yang memiliki bobot kerja tinggi. Paling tidak ada enam departemen dan kementerian yang membutuhkan wakil menteri, yakni Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keuangan.

Posisi wakil menteri baru terisi di Departemen Luar Negeri. Presiden mengangkat Wakil Menteri Triyono Wibowo pada September 2008. Juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku, Faizasyah, mengatakan, posisi wakil menteri itu sudah melalui kajian internal serta studi banding di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. ”Posisi Wakil Menteri Luar Negeri itu bukan mengada-ada,” ujar Faizasyah.

Wakil menteri di Departemen Luar Negeri sangat diperlukan karena padatnya kegiatan menteri. Orang kedua di Pejambon, kantor Kementerian Luar Negeri, akan menghadiri sidang kabinet dan pertemuan berskala internasional apabila menteri berhalangan hadir. Posisi wakil menteri itu bisa memenuhi derajat keterwakilan ketimbang, misalnya, pejabat direktur jenderal.

Ketentuannya juga ada. Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008, Wakil Menteri Luar Negeri merupakan jabatan struktural eselon IA, sama dengan sekretaris kementerian koordinator, sekretaris kementerian negara, deputi, direktur jenderal, inspektur jenderal, dan kepala badan. Wakil menteri diangkat Presiden atas usul menteri yang bersangkutan.

Aturan tentang Wakil Menteri Luar Negeri juga tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008. Wakil menteri bertugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas departemen. Ia bertanggung jawab kepada menteri. Setiap kebijakan sang wakil ini harus atas persetujuan menterinya. ”Jadi, tak ada yang namanya matahari kembar,” kata Faizasyah.

Dalam pelantikan Triyono, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan status wakil menteri merupakan jabatan permanen. Ia akan bertugas selama empat tahun. Posisi wakil menteri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Ketua Panitia Khusus Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan bahwa posisi ini bisa mengatasi birokrasi yang bengkak di sejumlah departemen.

Birokrasi yang membengkak? Menurut anggota Fraksi Golkar ini, ada sejumlah departemen yang memiliki eselon satu lebih dari sepuluh orang, seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Departemen Keuangan. Jadi, posisi wakil menteri itu muncul karena beban kerja yang sangat berlebih. ”Wewenangnya jelas,” kata Agun. ”Jadi tak ada potensi konflik.”

Agun menambahkan bahwa pengangkatan wakil menteri itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Dalam pasal 10 undang-undang tadi, dinyatakan bahwa Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu kalau memang terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus. ”Penjelasan pasal itu menyebutkan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet,” kata Agun.

Pengertian pejabat karier tak dicantumkan secara gamblang dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Namun dalam Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian, jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan. ”Semangatnya adalah kompetensi,” ucap Agun.

Munculnya posisi wakil menteri itu semula disinyalir sebagai upaya membagi jatah untuk partai politik. Namun, dengan landasan undang-undang itu, peluang partai memasukkan kadernya menjadi tipis.

Yandi M.R., Wahyu Dhyatmika, Rieka Rahadiana