Berebut Posisi Warisan Luhut

SEJUMLAH petinggi organisasi relawan pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden lalu menggelar pertemuan khusus di sebuah mal di kawasan Casablanca, Jakarta Selatan, Kamis dua pekan lalu. Rapat ini digelar sehari setelah Presiden melantik lima menteri dan sekretaris kabinet baru, termasuk Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan, yang menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Mereka yang hadir antara lain Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Projo, Budi Arie Setiadi; Koordinator Pusat Informasi Relawan, Panel Barus; Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Osmar Tanjung; dan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden, Sihol Manulang. Ada juga Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat, Teddy Wibisana; Ketua Umum Akar Jati Cirebon, Maman Imanulhaq; serta Ketua Umum Jaringan Nasional Indonesia Baru, Wignyo Prasetyo.

Menurut Koordinator Nasional Duta Joko Widodo, Joanes Joko, yang juga datang, mereka membicarakan siapa yang akan diusung menjadi pengganti Luhut di Kantor Staf Presiden. Setelah mereka berembuk, disepakati satu nama yang diusulkan kepada Presiden. "Dia adalah Budi Arie Setiadi," katanya Jumat pekan lalu.

Sambil menunggu penetapan kepala baru, Luhut memang masih merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Namun Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Teten Masduki memastikan Luhut tak akan selamanya merangkap jabatan. "Nama calonnya belum ada," ujarnya.

Kekosongan kursi Kepala Staf Kepresidenan itu membuat para mantan relawan melihat peluang masuk lingkaran Istana. Para loyalis nonpartai itu ingin dukungan selama Pemilihan Presiden 2014 diteruskan menjadi sokongan riil kepada pemerintah. Setelah partai-partai pendukung mendapat jatah kursi menteri, mereka pun mengincar posisi strategis lain. "Lebih efektif jika kami membantu di dalam pemerintahan," ucap Budi Arie.

Budi ditunjuk lantaran aktif mengkonsolidasi organ-organ eks relawan Jokowi lainnya. Jaringan struktural Projo juga mengakar secara nasional. "Dia juga pengen," ujar Ketua Umum Seknas M. Yamin.

Kantor Staf Presiden adalah organisasi nonstruktural di lingkungan Istana yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tertanggal 26 Februari 2015. Lembaga ini digdaya dengan tugas besar, yakni mengendalikan program prioritas, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Mengabaikan masukan partai-partai penyokong, Jokowi lantas memasang Luhut, orang kepercayaannya. "Kantor bertumpu pada figur Pak Luhut," kata Staf Khusus Bidang Politik dan Media Kantor Staf Presiden Atmadji Sumarkidjo.

Masih ada sejumlah nama calon yang beredar. Dua deputi Kantor Staf Presiden, yakni Darmawan Prasojo dan Eko Sulistyo, berpeluang menjadi calon dari lingkup internal. Menurut seorang petinggi Kantor Staf, keduanya memiliki modal kompetensi dan politik.

Darmawan jago di bidang energi, selain menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Eko dinilai lebih unggul dalam modal politik karena dia "menempel" Jokowi sejak menjabat Wali Kota Surakarta.

Baik Darmo—nama panggilan Darmawan—maupun Eko mengaku tak tahu-menahu perihal pencalonan. Darmo menyebut pencalonan itu sebagai rumor. Bahkan Eko yakin Presiden tak bakal memilihnya. "Bukan saya," ujarnya Rabu pekan lalu.

Keduanya malah membisikkan nama Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dan teman Jokowi semasa sekolah menengah pertama di Solo. Ekonom Universitas Gadjah Mada itu juga akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sri adalah ekonom Megawati Institute dan pernah bergabung dalam Tim 11 buatan PDIP untuk menyiapkan cetak biru pemerintahan baru. Hingga tulisan ini diturunkan, Sri belum bisa dimintai komentar.

Bukan hanya kalangan relawan, PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi-Kalla pun mengincar posisi yang ditinggalkan Luhut. "Idealnya diisi oleh kader kami," ujar Ketua PDIP Andreas Hugo Pareira. Dia beralasan, kader partai banteng akan mempermudah koordinasi Presiden dengan partai dan lembaga lain. Namun Andreas menutup rapat soal nama-nama calon yang akan diajukan. "Terserah Presiden, tentu seizin Ketua Umum."

Luhut memastikan Presiden Jokowi sedang berpikir keras mencari penggantinya. "Saya tadi ngobrol sama beliau. Yang pasti, calonnya lebih muda daripada saya," katanya. Luhut menampik kemungkinan penerusnya juga berlatar belakang militer. "Enggak ada tentara yang seperti saya."

Luhut tak mau menyebut kriteria lain. Namun kalangan Istana ingin bos baru Kantor Staf Presiden bukan dari partai politik karena dikhawatirkan akan diseret ke kepentingan partai. Kalangan profesional juga punya catatan. "Mereka lebih mudah berubah oleh kepentingan bisnis," ujar seorang pejabat Kantor Staf.

Di tengah isu pergantian pemimpin puncak, Kantor Staf terancam dikurangi kewenangannya, bahkan dibubarkan. Di Istana santer kabar bahwa Kantor Staf akan dibubarkan, lalu fungsi dan birokratnya dicangkokkan di Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara. Kondisi inilah yang membuat posisi Kepala Staf Kepresidenan tak lagi menarik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak awal menentang karena kewenangan lembaga itu dianggap terlalu besar serta tumpang-tindih dengan wewenang menteri dan wakil presiden. Protes sudah diajukan kepada Presiden Jokowi, Februari lalu. Kantor Staf, menurut Kalla, sama dengan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi, yang dibentuk pada 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketika itu, Kalla, yang menjabat wakil presiden, juga memprotes keras, dan hal ini menjadi salah satu biang perseteruan mereka. "Kantor Staf melanggar konstitusi," kata Alwi Hamu, Koordinator Staf Khusus Wakil Presiden.

Kubu Kalla tak mempersoalkan kalau tugas dan wewenang Kantor Staf sekadar administratif serta memasok masukan kepada presiden dan wakil presiden. Menurut Rian Andi Soemarno, anggota staf khusus Kalla, berdasarkan hasil pembahasan Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-Kalla, kantor itu akan diisi kumpulan anggota staf khusus presiden dan wakil presiden.

Nyatanya, kewenangan digelembungkan dan berfokus untuk memenuhi kebutuhan Presiden. "Waktu itu ada kawan yang menolak jadi deputi karena pangkatnya eselon II. Lalu dijadikan eselon I-a," ujarnya.

PDIP tak setuju Kantor Staf dilebur ke lembaga lain. "Seolah-olah itu dibuat cuma untuk memberi tempat Pak Luhut," kata Andreas. Maka lebih pas kalau Kantor Staf dipertahankan, tapi tugasnya dimodifikasi menjadi mengintegrasikan dukungan kerja buat presiden dan wakil presiden. Idenya sama dengan Kalla.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak bisa memberikan kepastian. "Belum ada arahan." Luhut dan Teten memastikan Kantor Staf tak akan dibubarkan. "Kantor Staf dilahirkan oleh Pak Jokowi dan Pak Luhut. Tak akan dibubarkan," ujar Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo.

Soal ukuran kewenangan Kantor Staf Presiden, menurut Teten, memang masih dikaji. Maka terbuka peluang terjadi pemotongan kewenangannya. Saat ditanyakan apakah ini karena Luhut tak lagi di Kantor Staf atau karena tekanan dari Kalla, "Saya tidak tahu alasannya," kata Teten.

Jobpie Sugiharto, Prihandoko