Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DI UJUNG masa jabatan Presiden Joko Widodo, isu reshuffle kabinet kembali berembus. Jokowi disebut-sebut akan mengganti beberapa anggota kabinetnya pada Rabu atau Kamis pekan ini. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan kocok ulang kabinet di ujung masa jabatan Presiden Jokowi itu sarat kepentingan politik. Sebab, kinerja menteri tak akan efektif karena masa jabatan hanya dua bulan sebelum pergantian kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Agung berpendapat, ketimbang mengganti para pembantunya, Jokowi semestinya berusaha memperbaiki berbagai kinerja buruk para menterinya. Dia pun menduga, jika benar reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat, hal itu bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuatan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini jadi upaya untuk memastikan tidak ada gonjang-ganjing mengenai stabilitas politik saat transisi pemerintahan terjadi,” kata Agung.
Menurut peneliti politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar, reshuffle kabinet bisa jadi pos magang untuk figur yang ada kemungkinan bakal diplot di pos kementerian serupa pada pemerintahan mendatang. “Agar punya pengalaman dan bisa amankan rencana anggaran di periode berikutnya,” kata Usep.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan, selain tak efektif bagi kinerja pemerintahan, reshuffle kabinet pada momentum ini menjadi sinyal betapa sewenang-wenangnya Jokowi dalam memerintah. “Reshuffle harus dilakukan berdasarkan kepentingan rakyat, bukan karena syahwat politik,” kata dia.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo