Di belanda tanpa beasiswa

SEJARAH mahasiswa Indonesia di Belanda sudah cukup tua usianya. Di buku-buku sejarah ada potret Bung Hatta, masih muda, di tahun 20an. Ada juga Ali Sastroamidjojo dan tokoh-tokoh lain, seperti Sjahrir. Fotofoto itu menampakkan wajah belia berpakaian rapi dengan sorot mata yang mantap. Seperti Hatta, misalnya, selama di Belanda pun sudah mulai merintis pergerakan untuk kemerdekaan, memperjuangkan hak asasi dan demokrasi. Dan merekalah yang kemudian memimpin Indonesia kala baru merdeka. Sejarah tua itu, pekan lalu, mendapatkan lagi satu guratan baru. Keputusan pemerintah Indonesia untuk menolak bantuan Belanda ikut pula mewarnai cerita tentang anak-anak muda yang sedang menuntut ilmu di negeri kincir angin ini. Beasiswa yang selama ini mereka dapatkan dari pemerintah Belanda, yang dipandang pula sebagai bantuan, tak diperpanjang lagi usianya. Sesaat memang ada kekagetan di antara mereka, yang belakangan berubah menjadi rasa pasrah. "Saya terkejut. Namun, tak tahu pasti apa yang terjadi. Yang jelas, nampaknya hubungan Indonesia Belanda semakin genting," kata Pradjarta, calon doktor di bidang hukum asal Yogya, yang sekarang belajar di Vrije Universiteit. Ia akhirnya cuma bisa berdoa sembari menunggu perkembangan. Orang-orang seperti Pradjarta tak sedikit jumlahnya di negeri Belanda. Berapa tepatnya masih sulit untuk didapat dalam waktu singkat ini. Tapi ada perhitungan sementara dari Netherlands University Foundation for International Cooperation, NUFFIC, sebuah Yayasan di Den Haag yang juga aktif memberikan beasiswa. Saat ini diperkirakan 1.250 orang mahasiswa dan peneliti Indonesia yang sedang belajar di Belanda, 750 orang di antaranya dibiayai sendiri oleh pemerintah Indonesia. Buat 750 orang ini nampaknya memang tak ada masalah. Pemerintah Indonesia sendiri mendapatkan pembiayaannya dari berbagai sumber. Mahasiswa yang dikirim oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang diketuai Menteri Habibie, misalnya, mendapat beasiswa yang dananya berasal dari bantuan Bank Dunia dan Jepang. Jadi, sekolah mereka bisa diteruskan tanpa perlu repot mencari ganti beasiswa. Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah sekitar 500 orang sisanya yang mendapat beasiswa dari berbagai sumber di Belanda. Misalnya saja, mahasiswa yang dibiayai oleh Dana Kerja Sama dan Pembangunan yang kementeriannya dipimpin oleh Jan Pronk. Beasiswa Kerja Sama Pembangunan ini setiap tahun ratarata mengirim lebih dari 200 mahasiswa Indonesia lewat program yang bernama Netherlands Fellowship Programme (NFP). Selain Indonesia, NFP juga dijalankan untuk 23 negara berkembang lain. Namun, Indonesia selama ini ternyata mendapat keistimewaan karena tak ada negara lain yang bisa mengirimkan mahasiswa lebih dari 200 orang dalam waktu satu tahun. Tahun 1990 misalnya, 268 siswa penerima NFP terbang dari Indonesia, sementara dari Tanzania yang menduduki urutan kedua hanya 126 orang. "Sembilan puluh persen penerima beasiswa NFP dari Indonesia adalah pegawai negeri," kata P.J. Ymkers, dari Seksi Kerja Sama dan Pembangunan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Untuk membiayai program NFP dari Indonesia ini, pemerintah Belanda mengeluarkan dana 7 juta gulden setahun atau sekitar Rp 7 milyar. Selain NFP tadi, program lain yang juga besar adalah beasiswa yang berada di bawah Program Kerja Sama Pendidikan antarkedua negara. Beasiswa di sini khusus diberikan kepada para pengajar Universitas di Indonesia. Tahun 1990 lalu misalnya, diberangkatkan 27 orang tenaga pengajar dari sembilan universitas, baik negeri maupun swasta. Rencananya, mereka akan belajar selama dua tahun di sana. Persoalannya sekarang adalah: yang mana beasiswa yang akan diputus, yang mana yang akan diteruskan masih belum jelas. Beasiswa untuk Pradjarta tadi, misalnya, adalah beasiswa dari Nederlandsche Hervormde Kerk, salah satu organisasi gereja di sana. Demikian pula beasiswa dari pemerintah masih belum jelas duduk perkaranya. Sebuah sumber Belanda menyebut, bisa jadi beasiswa yang diputuskan hanyalah beasiswa Kerja Sama dan Pembangunan. Sedangkan beasiswa Kerja Sama Pendidikan bisa diteruskan. "Karena ini berdasarkan pada Kerja Sama Kebudayaan, bukan bantuan," kata sumber tadi. Kesimpulannya, semua masih diliputi ketidakpastian bahkan di pihak Belanda sendiri. Maka yang bisa dilakukan untuk sementara ini adalah mengumpulkan data yang terserak di mana-mana. Selama ini berapa tepatnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa di Belanda tidaklah tecatat rapi. Mereka tersebar di sebelas universitas dan lima institut teknologi. Belum lagi Sekolah Perhotelan atau jurusanjurusan lain. Sedangkan organisasi pemberi juga begitu beragam. Mahasiswa sendiri jarang-jarang muncul di Kedutaan Besar RI di Belanda. "Kalau pulang atau pindah, mereka juga tak pernah bilang-bilang," Kata Atase Pendidikan KBRI Den Haag, Ir. F.B. Mawengkang. Akibatnya, KBRI sekarang sibuk membagi formulir. Yang harus diisi adalah: nama, instansi, tempat studi, dan nomor rekening di bank. Yang terakhir itulah yang terpenting. Sebab, sekalipun belum jelas mana yang bisa terus atau tidak, pemerintah Indonesia sudah berjanji tak akan menelantarkan pendidikan mereka. "Pokoknya, tak usah panik. Yang penting belajar," kata Mawengkang. Seperti ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, kalau tak dibiayai sendiri oleh pemerintah, beasiswa itu akan diusahakan gantinya. Yopie Hidayat, Sandra Hamid (Jakarta), Asbari N. Krisna (Negeri Belanda)