Dikursus APDN Bukittinggi

SEJAK 10 tahun terakhir ini, sudah dua kali dikeluarkan surat keputusan Gubernur yang mengatur pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Tapi perubahan pokok dalam pemerintahan nagari yang terasa baru soal penentuan kedudukan berbagai golongan dalam masyarakat desa. Terutama ulama, ninik-mamak, cerdik-pandai dan pemuda. Tapi bagaimana cara melaksanakan pembangunan nagari, belum diurus secara sungguh-sungguh. "Administrasi pembangunan nagari belum dapat pembinaan bupati dan camat", ujar seorang pejabat Kantor Gubernur Sumatera Barat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang seharusnya telah dilaksanakan oleh setiap wali nagari sejak tahun 1970, ternyata tidak digubris. Nagari Kayutanam misalnya, termasuk nagari yang administrasi pembangunannya semrawut. Akibat tidak adanya pembinaan administrasi pada kantor Wali Nagari Kayutanam itu dari atas hubungan wali nagari dengan pemuka-pemuka masyarakat jadi tegang. Akhir tahun silam merupakan masa yang gawat dalam hubungan antara Wali Nagari Lies Datuk Batuah dengan anggota-anggota Kerapatan Nagari. Masalah pokok dari ketegangan hubungan ini adalah karena ulama, ninik-mamak, cerdik pan dai dan pemuda di Kayutanam mencurigai keberesan administrasi kantor wali nagari, terutama yang menyangkut soal uang. Awal tahun ini APDN Bukittinggi berusaha mengurangi kericuhan dalam Nagari Kayutanam dengan mengadakan kursus administrasi. Kursus administrasi pemerintahan Nagari ini selain diikuti oleh wali nagari dan stafnya juga oleh kepala-kepala jorong, ninik-mamak, alim-ulama, cerdik-pandai dan pemuda serta Bundo Kanduang. "Masyarakat dan wali nagari harus mempunyai bahasa dan pengertian yang sama tentang administrasi", kata drs. M. Hasbi, Direktur APDN Bukittinggi, pada TEMPO ketika peresmian kursus tersebut. Bukan Afdruk Kilat Kursus Administrasi Pemerintahan Nagari di Kayutanam ini untuk pertama kalinya diadakan di Sumatera Barat APDN menamakannya sebagai "proyek perintis" dan merupakan sejenis KKN bagi APDN Bukittinggi. Berlainan dengan penataran-penataran yang diadakan selama ini yakni sebagai suatu "afdruk-kilat" menambah ketrampilan dan pengertian, kegiatan APDN Bukittinggi di Kayutanam ini bukan hanya selama kursus. Tapi dilanjutkan dengan bimbingan yang terus menems. Berapa lama? Drs Hasbi mengatakall "sampai administrasi Pemerintahan Nagari Kayutanam tertib". Berarti sekitar 3 sampai 6 bulan. Bila usaha ini berhasil, maka model administrasi pemerintahan nagari di Sumatera Barat akan ditawarkan pada atasan. Karena yang diusahakan APDN Bukittinggi di Kayutanam, bukan hanya sekedar perbaikan administrasi pemerintahan, tapi juga penyusunan organisasi dan mobilisasi masyarakat untuk pembangunan. Seperti dikatakan drs Hasbi, "pembangunan di Kayutanam selain menambah fasilitas umum, juga haruslah meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggali sumber-sumber penghasilan yang baru". Bagi Nagari Kayutanam yang terletak di mulut Lembah Anai dengan tanall yang subur dan iklim yang sejuk, usaha meningkatkan pendapatan masyarakat adalah dengan menggiatkan kebun buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Karena hingga sekarang, nagari ini belum dapat memanfaatkan kesibukan orang Padang yang tiap hari Sabtu dan Minggu, pergi melepas lelah ke Bukittinggi atau Danau Singkarak. Pendeknya, Wali Nagari Kayutanam Lies Datuk Batuah telah merasakan manfaat kursus administrasi pemerintahan nagari model APDN Bukittinggi itu. "Mata kami makin terbuka bagaimana caranya memajukan nagari", ujar Datuk Batuah.