Dua Makna Arahan Prabowo dalam Rapim TNI-Polri 2025 Menurut Komisi III DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi membeberkan dua makna utama dari arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan atau Rapim TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta pada Kamis, 30 Januari 2025. “Presiden menegaskan adanya harapan besar kepada TNI dan Polri untuk menjaga kekuatan negara dan menghindarkan Indonesia dari potensi menjadi failed state (negara gagal),” kata Aboe dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Ahad, 2 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai hal tersebut menjadi tugas berat yang menuntut TNI dan Polri terus mengoreksi diri dan merevitalisasi peran mereka agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugas.

Kedua, kata dia, Prabowo memberikan kepercayaan penuh kepada kedua institusi tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. “Pesan kuat Presiden bahwa pangkat dan jabatan yang disandang oleh anggota TNI dan Polri bukan hanya sekedar simbol penghormatan, tetapi juga amanah dari rakyat. Ini adalah mandat untuk menjaga dan melindungi negara serta rakyat,” tuturnya.

Aboe menuturkan pesan dari Prabowo sudah sangat jelas dan harus segera ditindaklanjuti oleh institusi TNI dan Polri. “Institusi TNI dan Polri harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk merealisasikan arahan tersebut,” ucapnya.

Dia berharap seluruh jajaran TNI dan Polri mampu mewujudkan pesan tersebut, dari pucuk pimpinan hingga satuan-satuan terkecil seperti Koramil dan Polsek. “Kepercayaan yang diberikan kepada TNI dan Polri harus dijawab dengan dedikasi dan pengabdian yang tinggi. Dengan begitu, Indonesia akan tetap menjadi negara yang kuat dan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat,” kata dia.

Rapim TNI-Polri 2025 yang digelar di Hotel Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, itu mengangkat tema “Sinergisitas TNI-Polri Siap Mendukung Asta Cita Guna Terwujudnya Indonesia Emas 2045” itu dihadiri oleh 691 perwira tinggi dan perwira menengah TNI-Polri. Rapim TNI-Polri 2025 merupakan agenda awal tahun untuk memperkuat sinergitas antara prajurit TNI dan personel Polri.

Prabowo: TNI dan Polri Harus Mengayomi dan Melindungi Rakyat

Dalam rapim tersebut, Prabowo meminta prajurit TNi dan anggota Polri selalu mawas diri serta displin dalam bertugas. Prabowo menginginkan polisi dan tentara selalu berpihak kepada masyarakat.

Presiden memerintahkan seluruh petinggi TNI dan Polri menjadi pemimpin yang baik serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat. “Harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat,” kata Prabowo saat ditemui di agenda Rapim TNI-Polri 2025.

Prabowo menyinggung tanggung jawab para jenderal polisi dan TNI. Dia menganggap kalau pangkat bintang yang ada di pundak para jenderal itu bukan jenderal itu merupakan amanat dari seluruh masyarakat. “Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu itu artinya penghormatan dari rakyat. Rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara,” ujarnya.

Pangkat dengan simbol bintang merupakan personel dengan jabatan perwira tinggi dalam struktur institusi TNI dan Polri. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempunyai empat bintang di pundaknya.

Prabowo juga membicarakan soal tentara dan polisi yang gagal dalam menjalankan tugasnya setelah mendapat kepercayaan dari rakyat. Kegagalan itu semisal tidak bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

Menurut dia, tentara dan polisi menjadi bagian dari kehadiran negara untuk mewujudkan rasa aman di masyarakat. Negara memberi kewenangan khusus untuk aparat dalam menjalankan tugasnya, mulai dari akses terhadap penggunaan senjata hingga memegang monopoli fisik. 

“Kekuasaan ini sangat besar, rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara, dari kaki ke kepala untuk memegang monopoli senjata,” ujar Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Alif Ilham Fajriadi, Eka Yudha Saputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Kasus Pagar Laut di Perairan Bekasi: KKP Sebut PT TRPN Terancam Sanksi