Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi Lucius Karus mengatakan bahwa usulan pimpinan DPR mengubah formulasi pembahasan undang-undang mengkhawatirkan. Sebab, dia menduga wacana itu lahir karena adanya kesalahan membaca persoalan minimnya partisipasi publik dalam pembahasan UU oleh DPR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lucius menyatakan, bahwa mekanisme pelibatan publik sudah diatur dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dia mengatakan, minimnya partisipasi publik dalam membahas UU dikarenakan tidak adanya komitmen dari DPR dan pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kesalahan membaca persoalan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kesalahan DPR mengubah mekanisme," katanya saat dihubungi, Ahad, 6 April 2025.
Menurut dia, wacana formulasi baru pembahasan UU ini tidak akan membereskan persoalan yang ada. "Dikhawatirkan akan menghasilkan mekanisme yang justru makin membatasi ruang partisipasi publik," ujar Lucius.
Terlebih lagi, menurut dia, bila legislatif dan eksekutif tidak memiliki kemauan untuk membuka ruang partisipasi ke publik saat membahas undang-undang. Dia menyatakan, sikap itu terlihat ketika DPR dan pemerintah membahas rancangan Undang-undang atau RUU TNI.
Adapun wacana perubahan formulasi pembahasan undang-undang ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan bahwa formula baru pembentukan legislasi ini akan menekankan pada partisipasi publik.
Dasco mengatakan partisipasi publik ke depannya minimal dilakukan dua kali, melalui seminar di DPR dan kampus. “Pembahasan undang-undang itu harus ada seminar minimal dua kali, sehingga paritispasi publiknya lebih terbuka,” katanya.
Namun dia belum merinci ihwal formulasi baru itu. Dasco mengatakan, regulasi baru itu akan disampaikan secara resmi setelah DPR memasuki masa persidangan ketiga pada 17 April 2025 mendatang. Pimpinan DPR akan mengoordinasikan rencana ini dengan ketua fraksi.
