Jawaban Bahlil dan Budi Arie di DPR soal Kehadiran Starlink di Indonesia

Menurutnya, Starlink tidak menyalahi aturan yang ada di Indonesia, sehingga bisa mendapat perizinan berusaha.

"Prinsipnya adalah selama tidak menyalahi aturan dan itu dibuka sesuai dengan aturan, maka kami akan melakukan proses. Tapi, kalau ditanya mengapa dan bagaimana, posisi kami jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis, jadi kami tidak tahu, tidak terlibat," katanya lagi.

Lebih lanjut, Bahlil kurang memahami kementerian mana yang berhubungan langsung dengan Starlink. Ia menyebut kemungkinan adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) lantaran terkait dengan satelit dan jaringan internet.

"Ya mungkin (Kominfo) karena ada hubungannya dengan satelit ya, kalau kami hanya kebagian NIB-nya saja, izin dasar saja. Itu keluar tanpa harus ketemu tim, lewat OSS bisa, selama ada notifikasi dari kementerian teknis, sudah jalan," ujar Bahlil.

Menkominfo: Tak beri perlakuan khusus

Sebelumnya, Menkominfo menanggapi kekhawatiran Komisi I DPR RI soal kehadiran Starlink di Indonesia. Awalnya, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia terhadap provider asal Amerika Serikat itu.

Nurul menyoroti kedatangan CEO Starlink Elon Musk ke Bali pada 19 Mei 2024 lalu untuk meluncurkan providernya di Indonesia.

“Hal ini memunculkan pro dan kontra, sikap Kominfo itu sebenarnya bagaimana sih?” kata Nurul kepada Budi Arie dalam DPR, Senin, 10 Juni 2024.

Nurul mempertanyakan apakah pemerintah sudah mempelajari pro dan kontra kehadiran pemberi layanan internet berbasis orbit rendah itu di Indonesia.

“Yang kontranya sudah dipelajari belum? Yang pronya bagaimana? Karena ini kan merugikan industri telekomunikasi nasional,” ucap politikus Partai Golkar itu.

Nurul pun bertanya mengapa Starlink tidak beroperasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) saja.

“Kenapa harus di pusat, apakah memang ada permintaan atau kompensasi yang diminta oleh pihak Starlink? Kalau kami berharap jangan membunuh industri telekomunikasi dalam negeri, khususnya Telkom itu sendiri,” ujar dia.

Menanggapi pertanyaan itu, Budi Arie mengatakan pemerintah tidak memberi perlakuan khusus kepada Starlink. Dia menyatakan pemerintah bakal memberi perlakuan yang sama kepada seluruh penyelenggara layanan internet yang beroperasi di tanah air.

“Pemerintah tidak menjadikan Starlink sebagai anak emas,” ucap dia.

Budir Arie mengklaim, industri telekomunikasi di Indonesia tidak perlu khawatir dengan kehadiran Starlink. Sebabnya, kata Budi Arie, Starlink belum juga market share atau pangsa pasar yang besar di negara-negara tempatnya beroperasi. Di antaranya di Amerika Serikat yang hanya 0,2 persen, di Australia 0,5 persen, dan di Selandia Baru 0.8 persen.

Ketua Umum Projo itu berujar negara-negara tersebut adalah wilayah yang secara geografis memerlukan teknologi satelit.

“Jadi kenapa kita mesti takut dengan yang market share-nya bawah satu persen,” kata dia.

Budi Arie pun mengatakan, dia sudah sering meminta orang-orang untuk tidak khawatir dengan kehadiran Starlink.

“Saya pikir ini Starlink karena paling hot terus, saya bilang tenang aja kalian masa takut sama Starlink,” ujarnya.

SULTAN ABDURRAHMAN | ANTARA

Pilihan Editor: Menkominfo Budi Arie: Pemerintah Tak Jadikan Starlink Anak Emas