Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan ide pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bukanlah hal baru. Wacana serupa disebutnya pernah mencuat di era pemerintahan Presiden Pertama RI Sukarno dan presiden-presiden setelahnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan itu Jokowi sampaikan untuk menegaskan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN selaku ibu kota negara baru bukan hanya proyek presiden. Kepala Negara mengklaim mega proyek di Kalimantan Timur tersebut sudah disetujui seluruh rakyat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta,” kata Jokowi dalam sambutan di Rakornas Baznas Tahun 2024, Istana Negara IKN, pada Rabu, 25 September 2024.
Jokowi tercatat beberapa kali menyebut ide pemindahan ibu kota negara telah ada sejak era Sukarno. Pada Agustus 2019, saat mengumumkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru, ia juga menyampaikan hal serupa.
“Rencana pemindahan ibu kota negara sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir Sukarno. Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.
Pada Maret 2022 lalu, Jokowi juga mengatakan rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara bukan tiba-tiba. Gagasan ini disebutnya sudah ada sejak era Bung Karno, sapaan Sukarno. Kala itu, Sukarno ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
“Ini sudah dimulai gagasan besar ini sejak tahun 1957 oleh Bung Karno. Tetapi karena ada pergolakan, sehingga direm oleh Bung Karno,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapim TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022.
Wacana pemindahan ibu kota negara dari masa ke masa
1. Era Sukarno
Pemindahan ibu kota negara pernah disebut dua kali oleh Presiden Pertama RI, Sukarno. Pertama, saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada 1957.
Saat itu, Bung Karno ingin merancangnya menjadi ibu kota negara. Ia menyebut rencana ini sudah tertuang dalam masterplan yang dibuatnya sendiri dalam pembangunan kota tersebut pada masa kemerdekaan.
Kedua, dengan gaya retorikanya Bung Karno kembali menyebut Palangkaraya sebagai calon ibu kota negara pada Seminar TNI-AD I di Bandung pada 1965.
“Mari kita jadikan Jakarta dan Surabaya sebagai kota-kota mati. Kedua kota besar itu bagi saudara-saudara kita di luar Jawa ibaratnya sudah menjadi Singapura dan Hong Kong-nya Indonesia. Modal hanya berpusat di kedua kota besar itu, dan seolah-olah mengeksploitir daerah-daerah di luar Jawa.”
2. Era Soeharto
Di era kepemimpinan Presiden Kedua RI Soeharto, gagasan pemindahan ibu kota negara muncul kembali dengan mengusulkan daerah Jonggol, Bogor, sebagai Ibu Kota negara. Namun, rencana ini lagi-lagi gagal karena adanya pergolakan pada 1997-1998.
3. Era SBY
Pemindahan ibu kota negara kembali ramai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada Oktober 2010. Waktu itu SBY menawarkan tiga opsi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total.
Kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, seperti Malaysia yang ibu kota negaranya di Kuala Lumpur tapi pusat pemerintahannya di Putrajaya. Ketiga, membangun ibu kota baru, seperti Canberra (Australia) dan Ankara (Turki).
Opsi itu muncul kembali setelah Jakarta dilanda banjir besar pada 2013. “Presiden tak tabu membicarakan pemindahan ibu kota,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah di era SBY, Velix Wanggai.
4. Era Jokowi
Wacana pemindahan ibu kota negara era Jokowi mulai didesuskan pada 2017. Jokowi meminta Menteri PPN/Bappenas saat itu, Bambang Brodjonegoro, melakukan kajian teknis perihal pemindahan ibu kota negara. Kala itu, Palangkaraya, disebut jadi opsi.
Jokowi lalu mengumumkan wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa usai rapat terbatas yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta, pada April 2019. Saat itu, Jokowi mengatakan pemindahan Ibu Kota bukanlah wacana baru. Gagasan ini telah dimunculkan sejak era Presiden Sukarno.
“Gagasan pemindahan Ibu Kota sudah lama muncul sejak era Presiden Sukarno. Sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi wacana pemindahan timbul tenggelam lantaran tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Padahal, beberapa negara sudah mulai mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahan.
“Saya kira kita contohkan banyak sekali, baik Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan. Kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” ujarnya.
Pada 26 Agustus 2019, di Istana Negara, Jokowi kemudian mengumumkan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Lokasi pilihannya yaitu sebagian di Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara. Setelah pengumuman ini, pemerintah pun bergerak mengamankan tanah tempat pembangunannya tersebut.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | FRISKI RIANA | DANIEL A. FAJRI
Foto 
