Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menegaskan koalisinya tetap solid kendati Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan akan cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Koalisi Perubahan dibentuk oleh Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anies menjelaskan, koalisinya tetap berfokus terhadap agenda-agenda dasar yang disepakati. Di antaranya membereskan kemiskinan, ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, serta menyiapkan lapangan kerja di semua tempat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin Pemilu besok, Pilpres besok, menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, rekam jejak, dan program,” kata Anies di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023.
Anies ajak kader partai dan relawan untuk meningkatkan kinerja
Usai berdiskusi bersama koalisinya, Anies Baswedan menyebut semua pihak bersepakat menjaga soliditas. Ia turut mengajak para kader partai serta relawan untuk meningkatkan kinerjanya demi kebaikan masyarakat.
“Saya mengajak para kader partai, para relawan untuk mari kita kerja terus, mari kita tingkatkan semangat, yakin bahwa ikhtiar kita untuk kebaikan masyarakat,” kata bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Anies menyebut pernyataan Jokowi soal cawe-cawe itu menuai banyak aspirasi dan kekhawatiran ihwal penjegalan hingga kriminalisasi. Ia berharap kekhawatiran tersebut tidak benar adanya.
“Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, tidak netralnya Pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg dan partai yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, capres yang mendapat perlakuan tidak fair kemudian juga potensi kecurangan,” kata Anies.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan bersikap netral dalam Pilpres 2024. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan praktis.
“Saya harus cawe-cawe,” kata presiden ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.
Presiden menyatakan, keputusan ikut campur dalam urusan Pilpres 2024 dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis. Ia pun menyebut aparatnya tidak akan salah menafsirkan pernyataannya untuk bertindak mendukung salah satu calon.
Selanjutnya, Jokowi dukung dua dari tiga capres
Dari tiga calon presiden yang mungkin bertarung pada Pilpres 2024, Jokowi sebenarnya telah memberikan sinyal dukungan kepada dua diantaranya, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan diusung oleh PDIP dan PPP serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Pada 26 November 2022 misalnya, presiden melontarkan sinyal dukungan kepada Ganjar. Di hadapan ribuan relawannya, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu menyatakan kriteria pemimpin yang layak dipilih. Dua kriteria tersebut adalah berambut putih dan memiliki banyak kerutan di wajahnya. Sinyal itu dianggap dukungan terhadap Ganjar karena memiliki dua ciri fisik tersebut.
Sinyal dukungan presiden kepada Prabowo Subianto terlontar jelas saat keduanya menghadiri acara hari ulang tahun Partai Perindo, 7 November 2022. Saat itu, Presiden bercerita soal pengalamannya menjabat sebagai Wali Kota Solo dua periode, lalu Gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun, dan memenangkan 2 kali pemilu presiden. Menurutnya, Pemilu 2024 menjadi giliran Prabowo untuk memenangkan pertarungan.
"Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," ujar Jokowi saat itu yang langsung disambut dengan riuh tepuk tangan peserta yang hadir.
Jokowi juga dinilai sempat berupaya menduetkan Ganjar dan Prabowo saat mengajak keduanya panen padi di Desa Lenjer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada awal Maret lalu. Akan tetapi rencananya tersebut kandas setelah PDIP dan Gerindra sama-sama menolak opsi untuk mengisi posisi Cawapres. Kedua partai berkeras bahwa calon mereka harus duduk sebagai Capres.
Sinyal negatif dari Jokowi dan PDIP terhadap Anies
Sementara sinyal negatif justru ditunjukkan Jokowi dalam pencalonan Anies Baswedan. Misalnya, saat dia tak mengundang Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dalam pertemuan dengan para pimpinan partai koalisi pendukung pemerintahan di Istana Negara beberapa waktu lalu. Jokowi lantas secara terang-terangan menyatakan NasDem sudah memiliki koalisi lainnya.
Sinyal negatif juga ditunjukkan PDIP, yang merupakan partai utama pendukung Jokowi, sejak awal NasDem mengusung Anies. Sejumlah politikus partai banteng sempat mendesak presiden untuk mengeluarkan para menteri NasDem dari kabinet.
Foto 
