Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dalam tindakan nyata, bukan saling menyalahkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata,” kata Jokowi dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Ahad, 31 Oktober 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia pun meminta G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal. Penanganan perubahan iklim, kata dia, harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan.
Penanganan perubahan iklim, kata Jokowi, harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs. Sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Jokowi mengatakan Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim.
"Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada 2010-2019,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan Net Zero di tahun 2060 atau lebih cepat.
Kawasan Net Zero mulai dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product.
Ia mengatakan tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan carbon pricing perlu segera agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris. Nantinya, hal itu harus memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara.
"Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs,” tutur Jokowi soal perubahan iklim.
Foto 
