Kartono Membuka Rahasia

KEBOCORAN ujian tak hanya terjadi di lingkungan sekolah. Tapi juga di lingkungan kepamongprajaan di Mojokerto Jawa Timur. Lni antara lain terungkap secara resmi pada sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten tersebut bulan lalu. S. Tjokrosuhardjo, satu-satunya anggota dari Partai Demokrasi Indonesia (di antara 40 anggota seluruhnya), mengungkapkan bahwa naskah ujian calon pamong desa dan calon kepala desa diperjual-belikan oknum-oknum tertentu seharga Rp 50 dan Rp 100 ribu. Tjokro belum mengemukakan faktanya. Bupati Fathurrahman keburu menangkis dan menantang Tjokro mengemukakan fakta tadi pada persidangan DPRD selanjutnya. "Kalau tidak benar, wajar pelapornya dituntut," kata bupati. Benar atau tidak cerit Tjokro itu, fraksi karya yang galib dianggap dekat dengan pihak eksekutif toh mempunyai cerita serupa tentang naskah ujian calon pamong dan kepala desa tersebut. Itu diakui Sumadi BA ketua fraksi karya. "Hanya tidak perlu dikemukakan dalam sidang terbuka," Sumadi menjelaskan . Bagaimanapun masyarakat Mojokerto menganggap masalah tersebut sebagai bukan rahasia lagi. September lalu di Desa Banyulegi diadakan pemilihan kepala desa. Calonnya 4 orang termasuk dua yang agaknya cukup sengit berseteru: Longgar dan Kartono. Sebagaimana biasa para calon harus menempuh ujian. Pengetahan umum diuji oleh orang dari kantor kabupaten. Mental ideologi diuji oleh petugas Kodim. Persoalan mungkin tak akan menjadi ramai seandainya Kartono yang menang. Sebab ternyata Longgar yang mujur. Kartono pun buka kartu. Beberapa hari sebelum ujian katanya ia sudah memperoleh naskah ujian mental ideologi dari seorang oknum ABRI. Kartono diminta uang Rp 125 ribu. Ia hanya menyediakan kurang Rp 25 ribu. Hasilnya, sampai pekan lalu Longgar belum dilantik menjadi kepala desa kendati ia mendapat suara terbanyak dalam pemilihan tadi. Uang Diam Di Kecamatan Kemlagi ada cerita begini. Di sana ada 12 orang pamong desa baru. Sebagian sudah mengantongi Surat Keputusan pengangkatan, sebagian lagi belum. Di balik itu semua, kedua belas pamong ini Desember lalu didatangi Komandan Koramil setempat. Mereka diminta biaya skrining (screening) masingmasing Rp 25 ribu. Sedikitnya 4 orang pamong sudah memenuhinya. Tapi ada di antaranya yang ternyata rela dipecat ketimbang melakukan cara tidak terpuji serupa itu. Heboh pun meletus. Yang lebih unik cerita Sujono sebagaimana dimuat mingguan Memorandum Surabaya. Ia berharap lulus ujian pamong Desa Setoyo Kecamatan Dawar. Untuk itu ia menjanjikan uang Rp 50 ribu kepada camat. Karena belum ada uang kontan, Sujono menyerahkan jaminan uang emas dinar antik yang konon bernilai lebih dari Rp 50 ribu. Uang dinar itu diterima nyonya camat. Ternyata dalam pemilihan terbuka Sujono tidak terpilih. Kejengkelannya membuat ia minta Pak Camat untuk mengembalikan uang dinarnya. Camat, menurut Sujonoi tidak keberatan mengembalikan uang dinar tadi. Hanya Sujono dimi.nta menebusnya Rp 25 ribu. Sujono punya uang Rp 5000. Camat menerimanya. Itu semua dalam rapat-rapat Golongan Karya dipersoalkan Sumadi BA. Sumadi belum bisa mengemukakan apa tindakan yang bakal diambil organisasinya terhadap kejadian itu. Tapi nasibnya sendiri sudah jelas. Belum lama ini dia dibebaskan dari jabatannya sebagai ketua fraksi di DPRD. "Alasan resminya memang karena saya sudah setahun menjadi ketua fraksi, tapi kalau tidak ada peristiwa ini saya yakin saya masih ketua fraksi," kata Sumadi.