Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan arahan untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dari Ibu Ketua Umum (Megawati) sudah memberikan arahan. Bahkan, kami sudah menyusun jadwal-jadwal agenda strategis terkait dengan pilkada," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta, Senin, 1 April 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan bakal menggelar Pilkada 2024 yang dilaksanakan secara serentak di 37 Provinsi di Indonesia. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan Pilkada Serentak 2024 hanya diikuti 37 dari 38 provinsi, karena Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak melakukan pilkada langsung.
KPU secara resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 serentak di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY pada Ahad malam, 31 Maret 2024.
Hasto mengatakan, setelah Lebaran, partainya akan melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan Pilkada 2024.
"Bagaimanapun juga hasil pemilu menunjukkan di tengah gempuran yang sangat masif, PDI Perjuangan masih dipercaya rakyat untuk menang di tingkat pusat. Bahkan, di tingkat kabupaten/kota, suara kursi yang dikumpulkan oleh PDI Perjuangan justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019," ujarnya.
Karena itu, Hasto mengatakan hasil Pemilu 2024 tersebut akan menjadi modal politik yang sangat baik bagi PDIP untuk bersaing di Pilkada 2024.
"Ini menjadi modal politik yang sangat baik. Bahkan, calon kepala daerah yang berasal dari internal PDI Perjuangan yang inkumben itu ada setidaknya 171 orang yang siap untuk running (melanjutkan) kembali," jelasnya.
Opsi Koalisi dengan Gerindra dan Golkar
Hasto mengatakan partainya membuka opsi koalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Golkar pada Pilkada 2024.
"Dinamika politik di tingkat nasional dengan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu berbeda karena pilkada itu perspektifnya lebih ke lokal, sehingga kerja sama memang dimungkinkan dengan Gerindra, dengan Golkar," kata Hasto dalam kesempatan yang sama.
Hasto menjelaskan koalisi dengan Gerindra dan Golkar memungkinkan pada Pilkada 2024 karena terdapat syarat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah.
"Kalau dalam pilkada, kerja sama dengan partai politik (memungkinkan) karena syaratnya adalah 20 persen. Satu hal yang biasa dilakukan oleh partai," ujarnya.
Syarat 20 persen tersebut merupakan jumlah perolehan kursi DPRD dan merujuk Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).
Hasto mengatakan PDIP juga membuka peluang koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura, yang sempat berkoalisi pada Pilpres 2024.
"Dengan PPP, Perindo, Hanura (juga), karena jangan lupa PPP, Perindo, Hanura juga banyak kursi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Foto 
