Kembali ke samanhoedi

SI mau kembali ke cita dasar, yakni urusan sosial dan ekonomi. Di panggung politik sempat terdesak. Ketua dari keluarga Tjokroaminoto lagi? NADA kebangsaan dan keagamaan menjadi warna dalam Kongres Nasional (Majelis Taklim) ke-35 Syarikat Islam di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Putusan yang dihasilkan organisasi Islam tertua di Indonesia itu pun menyangkut hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah ekonomi dan pendidikan. Pertemuan akbar yang dihadiri 2.300 peserta dari 238 cabang itu juga memutuskan agar setiap cabang membentuk majelis taklim yang produktif, baitul mal, dan selanjutnya mendirikan bank qiradh -sebuah lembaga keuangan yang berwarna Islam. Tampaknya, langkah ini memberi petunjuk bahwa SI mau konsisten, yakni kembali ke dasar perjuangan ketika didirikan, 86 tahun lalu. Sejak berdiri di Kampung Sondakan, Solo, 16 Oktober 1905, SI menumpukan perhatiannya pada bidang ekonomi. Ketika masih bernama Syarikat Dagang Islam (SDI), Haji Samanhoedi mengarahkan gerakannya pada dunia pembatikan nasional. Ini dilakukan untuk menangani bahan baku cita impor yang harus dibeli dari pedagang Cina sebagai perantara. Akibatnya, pedagang batik pribumi, yang kebanyakan muslim, amat bergantung pada pengusaha Cina itu. Dalam perkembangan kemudian, SDI menjadi SI pada 1912. Organisasi terbesar saat itu, dengan anggota 4,5 juta, mulai menyeruak ke berbagai bidang. Ia mulai terjun ke dunia politik, ikut menentang penjajahan Belanda. Maka, dalam kongres nasional ke-7 di Madiun (1920), SI memutuskan menjadi partai politik. Semua kegiatan diwarnai politik. Para aktivis SI berlomba menguasai pendidikan dengan maksud mencari pengaruh politik. Akibatnya, dunia pendidikan dan ekonomi jadi terbengkalai. Peran SI di bidang politik kemudian surut ketika muncul Masyumi dan NU. Dan perjalanan politiknya semakin tersuruk setelah fusi ke Partai Persatuan Pembangunan 1973. Jatah kursinya di DPR pun semakin ciut. Ketika masih ikut pemilu (1971), SI mendapat 20 kursi. Setelah fusi, jatahnya turun menjadi 14 buah (1977) dan tahun 1987 cuma dua kursi. Di sisi lain, program kerja bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan dakwah seperti dihasilkan kongres 1985 pun tak mulus jalannya. "Banyak hal yang tak bisa kami lakukan," kata seorang pengurus Lajnah Tanfidziyah (eksekutif). Dalam periode enam tahun terakhir ini, pengurus lebih memusatkan perhatian untuk konsolidasi ke dalam. Masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi SI setelah kongres kali ini pun tampaknya kian berat. Ada masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial yang dihadapi sekitar 3 juta anggota SI yang sudah dibaiat. Karena itu, program yang dirumuskan dalam Majelis Taklim kali ini pun menekankan upaya menciutkan rentang kesenjangan itu. SI mencoba kembali ke tujuan awalnya, ketika didirikan, yakni bergerak di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Ini tampak sejalan dengan saran Presiden Soeharto ketika membuka kongres di pendopo TMII, agar organisasi Islam itu lebih memperhatikan masalah pendidikan dan ekonomi. Untuk melaksanakan amanat putusan Majelis Taklim, tentunya diperlukan seorang Ketua Lajnah Tanfidziyah yang tahu soal ekonomi dan perbankan. Nama-nama yang masuk nominasi sampai awal pekan ini antara lain Taufik Tjokroaminoto, bekas pimpinan cabang Bank Sukapura dan kini direktur perusahaan resluiting YKK. Lalu Ali Hamzah, staf Konsul Jenderal RI di Jeddah, dan tokoh PPP Syarifuddin Harahap. Agus Basri, Bambang Sujatmoko, dan Aina Rumiyati Aziz (Jakarta)