Kepala Dipangkas, ke Mana Tubuhnya?

KECUALI ingar-bingar akrobat langit Jupiter Blue, peringatan ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-56 pekan lalu berlangsung relatif dingin dan sederhana. Tepuk tangan 7.600 prajurit menyambut kehadiran Presiden Megawati Sukarnoputri pun lebih mengesankan pesta yang santai ketimbang menegangkan. Kontras dengan situasi gonjang-ganjing dan mutasi akrobatik di era Abdurrahman Wahid, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memang memasuki masa lebih tenang kini, tanpa riak. Bahkan gelombang mutasi besar—melibatkan 89 perwira, dari kolonel sampai jenderal—yang diresmikan Panglima Jenderal Widodo beberapa hari menjelang peringatan pun tidak menimbulkan kontroversi. Dua pos penting berganti personel dengan mulus: Pangdam V/Brawijaya Mayjen Sudi Silalahi digantikan Mayjen AD Sikki (sebelumnya Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad), dan Brigjen Eddy Firmanto (sebelumnya Direktur A Bais) naik menjadi Wakil Kepala Bais menggantikan Mayjen T.P. Sihombing, yang pensiun. Namun, tenang di permukaan tak sepenuhnya bisa menyembunyikan gelegak di dalam. TNI, bagaimanapun, belum berhenti menjalani proses transformasi setelah jatuhnya rezim Soeharto dan mendefinisikan peran barunya di era reformasi. Salah satu perdebatan yang mengemuka belakangan ini mencakup tema yang sangat penting: perlukah komando teritorial dihapuskan? Dua orang jenderal mengisyaratkan adanya langkah maju penghapusan komando teritorial yang penuh kontroversi itu. Pertanyaannya bukan lagi "perlukah", melainkan "kapan". Menurut seorang jenderal tersebut: "Cepat atau lambat, komando teritorial akan ditiadakan." Isyarat ke arah itu juga diperkuat dengan rencana memindahkan kepala staf teritorial yang sekarang, Letnan Jenderal Agus Widjojo, ke posisi baru. Agus, salah satu jenderal pemikir TNI, disebut-sebut akan mengisi kursi kosong Ketua Fraksi TNI/Polri Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ditinggalkan Letjen Hari Sabarno (kini Menteri Dalam Negeri). Tanda-tanda ke arah itu telah disuarakan tak kurang oleh Kasad Jenderal Endriartono Sutarto sendiri. "Mungkin seperti itu," katanya kepada pers. Jika benar, ini merupakan langkah bersejarah bagi TNI. Selama Orde Baru, fungsi teritorial militer dikendalikan oleh kepala staf sosial-politik, yang membawahkan 140 ribu pasukan, untuk mencemplungkan jemarinya dalam hampir setiap masalah politik-sosial: dari gerakan oposisi, demonstrasi buruh, hingga sengketa tanah. Sejak reformasi, pos yang cenderung disalahgunakan ini tak henti digugat dan terus memicu pertentangan internal di kalangan petinggi militer. Almarhum Letjen Agus Wirahadikusumah bahkan mesti tersingkir setelah lantang menyuarakan pembubaran komando itu. Dan pada akhir Agustus lalu, isu panas ini kembali digulirkan usai Lokakarya Teritorial TNI di Jakarta. Adalah Kaster Letjen Agus Widjojo sendiri yang meletikkannya ke publik. "Di masa mendatang, fungsi teritorial akan dialihkan kepada pemerintah daerah," tuturnya. Menurut seorang sumber militer TEMPO, Widjojo direncanakan bergeser sekitar akhir bulan ini atau awal bulan depan, berbarengan dengan pergantian pucuk pimpinan TNI, termasuk ketiga kepala angkatan. "Yang jelas, menunggu pergantian pimpinan Polri dulu," katanya. Tapi, baik penghapusan komando teritorial maupun jalan Widjojo ke Senayan tampaknya tak kan mulus benar. Sejumlah jenderal konservatif menilai bahwa Widjojo, perwira angkatan 1970 dan master lulusan US Army Command and General College (AS) itu, punya pandangan sama radikalnya dengan Wirahadikusumah, meski punya cara penyampaian lebih moderat. "Buat para jenderal konservatif ini, teritorial adalah rohnya Angkatan Darat," kata sumber itu seraya menambahkan bahwa telah ada suara desakan agar Widjojo diasingkan lebih jauh, bukan sekadar "di-Senayan-kan" melainkan "didubeskan" sekalian. Pengamat militer Indra Bambang Utoyo melihat bahwa kelompok yang ingin memper-tahankan komando teritorial masih berada di atas angin. "Masih banyak jenderal meyakini, jika komando teritorial sama sekali dihapus, pergolakan separatisme di sejumlah daerah akan kian menjadi," kata Bambang. Walhasil, menurut Bambang, fungsi teritorial masih akan dipertahankan, sambil didesain ulang, dan cuma akan dipimpin seorang asisten teritorial berpangkat mayor jenderal di bawah Kepala Staf Umum (Kasum) TNI. Jadi, tujuannya lebih untuk mengurangi beban politik militer. Kepada TEMPO, Jenderal Agus sendiri menyatakan belum mendengar rencana pergeseran ke Senayan itu. Adapun soal penghapusan jabatan Kepala Staf Teritorial, meski tak membantah, ia juga menyatakan keputusan tentang itu belumlah final. "Belum tentu, belum ada kepastian," katanya. Ia juga membenarkan adanya rencana TNI memperluas kewenangan kasum, termasuk kembali membawahkan Badan Intelijen Strategis. Tapi, buat Rizal Sukma, pengamat militer dari Center for Strategic and International Studies, penghapusan kepala staf teritorial bukan soal signifikan. Di matanya, langkah ini betapapun positif hanyalah bermakna simbolis, sekadar untuk menunjukkan bahwa militer cukup peka terhadap desakan perubahan. "Ini kan cuma menunjukkan niat," kata Rizal, yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang Undang Pertahanan. Menurut dia, lebih penting menyimak bagaimana komando teritorial itu sendiri akan didefiniskan ulang, bukan dihapus atau tidaknya pos kepala staf. Karaniya Dharmasaputra, Darmawan Sepriyossa, Agus Hidayat