Simpang-siur Informasi Tim Komunikasi Prabowo. Apa Sebabnya?

Menurut Dewi, sebaiknya Presiden Prabowo membagi tugas siapa yang mewakili presiden untuk berbicara dan dalam bidang apa. Ini terlihat di tim komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang cukup efektif dengan cukup menunjuk dua juru bicara, yakni untuk urusan dalam negeri dan luar negeri. “Sekretaris kabinet biasanya lebih berfokus pada urusan administrasi kabinet. Tidak perlu merangkap jadi juru bicara,” ujarnya. 

Kendati demikian, Dewi menilai pembatalan pertemuan tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan Prabowo dan Anwar Ibrahim. Menurut dia, Prabowo adalah sahabat lama Anwar dan ia bisa saja menelepon langsung Anwar untuk mengklarifikasinya. “Hubungan Indonesia-Malaysia cukup kuat dan saya yakin tidak mudah goyang karena hal yang sepele,” ucap Dewi. 

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 23 Desember 2024. BPMI Setpres

Kepala Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies Lina Alexandra mengatakan ia juga bingung dengan arah kebijakan internasional pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut dia, rencana pertemuan Prabowo dengan Anwar sebetulnya menjadi indikasi yang baik ketika Malaysia akan menjabat Ketua ASEAN pada 2025. 

“Dengan memberikan sinyal itu, kita pikir ini harapannya bagus. Prospeknya bagus karena kita ingin memperbaiki kinerja ASEAN. Tapi kok tiba-tiba dibatalkan,” kata Lina saat dihubungi. 

Lina mengatakan bantahan Sekretaris Kabinet atas pernyataan Anwar Ibrahim merupakan sinyal buruk apabila pertemuan keduanya tidak segera dijadwal ulang. “Yang sebetulnya harus dijelaskan adalah bukan sekadar membantah, melainkan juga apakah kemudian ada rencana lanjutan,” tuturnya. 

Dosen hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada, Dafri Agussalim, mengatakan kurangnya koordinasi komunikasi publik Istana tidak hanya terjadi dalam kasus Anwar Ibrahim. Kasus lain adalah ketika Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke luar ruangan saat Prabowo berpidato dalam KTT D-8.

Juga saat Prabowo ingin mengampuni koruptor asalkan mengembalikan uang hasil korupsinya. Bahkan, kata Dafri, Istana Kepresidenan pun tidak jelas soal informasi lawatan Prabowo ke Amerika Serikat ketika publik mempertanyakan apakah ia bertemu dengan Donald Trump atau tidak. “Jadi, menurut saya, memang ada masalah ini dalam lingkaran Presiden ini. Terutama di tim komunikasinya,” kata Dafri. 

Masalah itu, Dafri mengatakan, adalah kurangnya koordinasi tim komunikasi Istana ditambah karakter Prabowo yang tidak mau terlalu diatur protokoler. Menurut dia, karakter dominan Prabowo ini justru membuat tim komunikasi Istana sulit berkoordinasi, termasuk soal pidato. “Mungkin ada kantor komunikasi atau kantor staf kepresidenan, tapi fungsinya tidak begitu kuat karena tadi, karakter kepemimpinan Prabowo yang tidak mau terikat protokoler,” ujarnya.

Mantan juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal, membeberkan bagaimana idealnya komunikasi yang dilakukan di lingkungan Istana Kepresidenan. Yang utama, kata dia, semua informasi harus satu dan konsisten. Kemudian ada pihak yang didelegasikan untuk menyampaikan secara resmi.

Kasus saat ini, kata Dino, menunjukkan kantor juru bicara presiden masih belum berfungsi dengan baik. Menurut Dino, Presiden Prabowo memang harus tegas menunjuk siapa yang menjadi juru bicaranya. “Dan kantor presiden, jubir kantor presiden, harus lebih komunikatif, terbuka, dan profesional,” kata Dino saat dihubungi Tempo. 

Mantan juru bicara presiden periode 2004-2010 ini merasa aneh dengan tim komunikasi presiden karena belum ada kegiatan internasional yang dijelaskan mereka sampai saat ini. Dino juga menyarankan agar Presiden Prabowo memiliki staf khusus hubungan internasional. 

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini juga mengatakan salah satu kekurangan mendasar dari kantor kepresidenan Joko Widodo lalu adalah tidak adanya staf khusus hubungan internasional. Posisi ini tetap tidak ada sampai Prabowo menjabat.

“Padahal ini mutlak karena semua pemimpin di G20 punya staf khusus hubungan internasional. Kalau menurut saya, ini mutlak perlu,” ujarnya. “Coba cek semua negara G20 pasti presiden atau perdana menterinya punya foreign policy advisor atau staf khusus hubungan internasional.”

Menurut Dino, Kementerian Luar Negeri tidak cukup mengambil alih peran staf khusus hubungan internasional. Sebab, kata dia, ada kebutuhan staf khusus hubungan internasional di lingkungan Istana Kepresidenan. Posisi ini juga dimiliki negara-negara besar lain, seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Inggris, dan Australia. “Karena tidak semua bisa diurus Kementerian Luar Negeri. Ada hal-hal tertentu yang diberikan ke staf khusus hubungan internasional,” ujarnya. 

Saat dimintai konfirmasi mengapa komunikasi kepresidenan tidak berjalan efektif, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan kantornya hanya menjalankan apa yang sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang komunikasi strategis pemerintah. “Fokus kantor komunikasi adalah komunikasi soal program prioritas dan program hasil terbaik cepat,” ujar Hasan kepada Tempo. 

Namun, dia melanjutkan, untuk komunikasi harian presiden ditangani oleh Biro Pers, Media, dan Informasi; Sekretaris Presiden; serta Sekretaris Kabinet. 

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo sudah memiliki juru bicara yang diwakili oleh Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communications Office (PCO). Ia mengatakan Kantor Komunikasi Presiden bisa mewakili Presiden Prabowo sebagai juru bicara. “Kan sudah ada PCO. Boleh (menjadi jubir presiden),” kata Prasetyo. 

Adapun soal penjadwalan ulang pertemuan Prabowo dan Anwar Ibrahim, kata Prasetyo, hal itu sedang dikomunikasikan dengan negara sahabat tersebut. Ia mengatakan Istana Kepresidenan sedang mencari waktu pengganti pertemuan tersebut. “Sedang dicocokkan (waktunya). Secepatnya. Ada kemungkinan Januari,” kata Prasetyo. ●