Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dikritik Koalisi Masyarakat Sipil atas komentarnya soal teror kepala babi kepada Tempo. Pernyataan Hasan dinilai tidak berempati dan melanggar prinsip kebebasan pers.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami mengingatkan kepada presiden bahwa pernyataan ini sama sekali tidak seharusnya didiamkan, karena mengandung unsur kebencian terhadap kelompok jurnalis atau media yang kritis," kata Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dari Centra Initiative, Al Araf, dalam keterangan resmi pada Jumat, 21 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasan mengatakan sebaiknya kepala babi yang menjadi teror kepada Tempo itu dimasak saja. "Saya lihat dari media sosial Francisca. Dia justru minta dikirim daging babi. Artinya dia tidak terancam. Dia bisa bercanda. ‘Kirimin daging babi dong’,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2025.
Menurut Hasan, teror itu merupakan masalah Tempo dengan pihak lain. Pemerintah tidak mau dikaitkan. Dia meminta agar teror ini tidak dibesar-besarkan. Pemerintahan Prabowo, kata dia, menjamin kebebasan pers.
Hasan adalah pendiri Cyrus Network. Dia mulai dikenal luas oleh publik saat menjadi pendukung fanatik pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Sebagai konsultan politik, Hasan memainkan peran strategis dalam dua kali kemenangan Jokowi pada Pilpres, yakni pada 2014 dan 2019. Kesetiaan Hasan kepada Jokowi berlanjut di Pilpres 2019 dengan menjadi juru bicara TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah putra sulung Jokowi.
Sebelum dikritik koalisi masyarakat sipil soal tanggapannya atas teror kepala babi, sejumlah kontroversi Hasan Nasbi menjadi perhatian publik. Apa saja?
Mengembalikan uang dugaan suap
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya memeriksa Hasan Nasbi selaku CEO PT Cyrus Nusantara pada Jumat, 23 Desember 2016. KPK memeriksa Hasan sebagai saksi atas tersangka suami Wali Kota Cimahi nonaktif Atty Suharti, M. Itoc Tochija. Pemeriksaan itu berkaitan dengan perkara proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017.
KPK terlebih dahulu menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap Wali Kota Cimahi. Mereka adalah Wali Kota Cimahi nonaktif Atty Suharti; suami Atty, M. Itoc Tochija; serta pihak swasta yang memberi suap, Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi.
Usai pemeriksaan, Hasan mengaku dimintai keterangan terkait hubungannya dengan pihak swasta, yaitu Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi, yang diduga menyuap Atty dan Itoc. Dia mengaku tidak mengenal dua orang itu. “Emang kami enggak kenal, enggak kenal,” katanya di gedung KPK, Jumat malam, 23 Desember 2016.
Beberapa waktu kemudian, Febri Diansyah menuturkan Hasan Nasbi telah mengembalikan uang senilai Rp 1,4 miliar kepada KPK. “Itu seluruh nilai kontrak dan itu sudah dikembalikan ke KPK,” kata Febri di kantornya, Selasa malam, 21 Februari 2017. Febri mengatakan menurut penyidik, uang sebanyak Rp 1,4 miliar tersebut diduga terkait dengan kontrak antara Hasan dengan Itoc.
Aliran dana ke Teman Ahok
Sebelum pemilihan kepala daerah 2017, sempat heboh dugaan aliran dana dari pengembang reklamasi di pesisir utara Jakarta ke Teman Ahok. Kabar ini mencuat dari pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Junimart Girsang, saat rapat bersama KPK di gedung DPR. "Saya dengar ada dana pengembang Rp 30 miliar ke Teman Ahok yang diberikan lewat Sunny dan Cyrus," ujarnya.
Sunny merujuk pada Sunny Tanuwidjaja, anggota staf khusus Basuki. Cyrus merupakan Cyrus Network, lembaga survei yang dipimpin Hasan Nasbi, salah satu penggagas Teman Ahok. Sunny membantah Junimart. "Enggak ada itu," katanya. Hasan Nasbi menyebut informasi itu gosip.
Dalam wawancara dengan Tempo yang tayang pada 20 Juni 2016, Hasan menyangkal pernah menerima uang Rp 30 miliar. Dia bergeming saat disebutkan bahwa informasi soal aliran sudah sampai ke penyidik KPK, yang memeriksa anak buahnya pada April 2016. “Sebenarnya saya nggak happy dengan gaya kalian kayak begini,” katanya.
Bela Kaesang soal Jet Pribadi
Hasan sempat memberikan pembelaan terhadap putra bungsu presiden ke-7 Jokowi, Kaesang Pangarep, terkait polemik pesawat jet pribadi. Hasan mengatakan anak Jokowi itu menggunakan fasilitas jet pribadi dengan status bukan sebagai pejabat negara dan mempunyai bisnis sendiri.
“Saya ingin ngasih statement (tanggapan), pertama, Mas Kaesang ini bukan pejabat publik dan dia sudah dewasa, dia sudah punya kehidupan sendiri, sudah punya bisnis sendiri, dan dia bukan pejabat,” kata Hasan dalam sebuah video siniar yang diunggah di akun Instagram @hasan_nasbi, Rabu, 18 September 2024.
Berita tentang perjalanan Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dengan jet pribadi pada Agustus 2024, muncul beberapa hari setelah protes nasional terhadap rancangan undang-undang Pilkada. Perubahan itu akan memungkinkan Kaesang, 29 tahun, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan daerah. DPR mencabut rencana tersebut setelah mendapat reaksi keras. Jokowi dikritik karena berupaya membangun dinasti politiknya.
