Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai wacana reshuffle di Kabinet Merah Putih dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo sebagian besar disebabkan oleh perilaku buruk para menteri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Hasil survei KedaiKOPI itu 27,5 persen masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Prabowo selama 100 hari belakangan, dan penyumbang terbesarnya adalah perilaku menteri yang buruk," kata Hendri dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Ahad, 9 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Hendri penggunaan media sosial yang besar membantu masyarakat dalam memberikan opini terkait kinerja para menteri. Kritik masyarakat di media sosial itu lalu diikuti dengan perkataan Prabowo terkait menterinya. Salah satunya adalah pernyataan Prabowo yang menyatakan tidak ragu-ragu menindak menterinya.
Momentum evaluasi 100 hari pertama pemerintahan juga menjadi pertimbangan lain reshuffle. Hendri menjelaskan dalam melakukan reshuffle presiden biasanya mempertimbangkan tiga hal yakni objektivitas, kinerja, dan faktor politik. "Subjektivitas yang pertama biasanya menjadi kunci dari penilaian itu," kata Hendri.
Subjektivitas, kata Hendri, mengacu pada suka atau tidak sukanya presiden terhadap menteri tersebut. Lalu, kinerja bergantung pada penilaian presiden terhadap menteri terkait tugas-tugas yang diberikan.
Untuk faktor politik, Hendri menyebut Prabowo akan mempertimbangkan dampak reshuffle terhadap kekompakan partai koalisi pendukungnya. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan jalan pada partai politik untuk mengajukan calon presiden sendiri tanpa ambang batas, juga akan menjadi pertimbangan Prabowo.
"Kalau kemudian ini ada yang dilepas dari koalisi, nanti kelak akan mengancam atau menjadi lawan tanding yang berat nggak buat Prabowo di 2029. Hal-hal itu kan pasti semuanya dihitung,” kata Hendri.
Rabu kemarin, Presiden Prabowo angkat bicara soal isu reshuffle saat menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025. Ketua Umum Partai Gerindra itu memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo.
Peringatan Prabowo terkait reshuffle disampaikan setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang elpiji 3 kg dijual secara eceran. Belakangan, Prabowo meminta larangan dicabut karena larangan LPG 3 kg eceran menyulitkan masyarakat.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
