Penjegal Berpanji Susila

Nasib Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kian menggantung. Ikut dipengaruhi aturan Menteri Pendidikan.

4 Desember 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Rapat pandangan anggota Badan Legislasi membahas penyusunan RRU tentang penghapusan kekerasan seksual di komplek Parlemen, Jakarta, 16 November 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Politikus PKS gencar melobi agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tak segera disahkan.
Golkar juga menolak percepatan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebut terhambat karena sikap dua partai itu.

KURNIASIH Mufidayati kerap memanfaatkan waktu di sela-sela pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk melobi sejumlah koleganya. Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta fraksi lain tak buru-buru mengesahkan rancangan yang mangkrak sejak 2016 tersebut.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual

kekerasan-seksual

badan-legislasi-dpr

partai-keadilan-sejahtera-pks

partai-golkar

Hussein Abri

Bergabung dengan Tempo sejak April 2014, lulusan Universitas Pasundan, Bandung, ini banyak meliput isu politik dan keamanan. Reportasenya ke kamp pengungsian dan tahanan ISIS di Irak dan Suriah pada 2019 dimuat sebagai laporan utama majalah Tempo bertajuk Para Pengejar Mimpi ISIS.

Edisi 4 Desember 2021