Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Magelang - Aparat kepolisian dan tentara disebut melakukan tindakan represif kepada mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang menggelar aksi 'Ruwatan Kepala Daerah'. Aksi unjuk rasa tersebut digelar di depan lokasi retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer Magelang pada Jumat, 28 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: KSPI Akan Unjuk Rasa untuk Perjuangkan Nasib Karyawan PT Sritex
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Koordinator aksi, Enrille Geniosa, mengatakan enam orang massa aksi yang berasal dari mahasiswa dan masyarakat sipil mengalami luka-luka imbas tindakan represif aparat. "Satu orang mahasiswa alami cedera engkel karena diinjak dan ditarik aparat," kata Enrille saat dihubungi pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Tempo memperoleh rekaman video pembubaran aksi "Ruwatan Kepala Daerah" yang digelar mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut. Dalam rekaman itu, nampak beberapa orang meneriaki massa aksi yang membentangkan banner dan poster-poster di depan Akmil Magelang.
Tak berselang lama, seorang tak dikenal berlari merebut banner dan poster yang dibentangkan massa aksi di lokasi. Setelahnya, nampak seorang massa berjalan pincang sembari membubarkan diri.
Enrille menduga orang tak dikenal yang melakukan tindakan represif tersebut adalah anggota intelijen, bukan masyarakat Magelang yang disebut-sebut terganggu karena adanya aksi 'Ruwatan Kepala Daerah'.
Adapun aksi 'Ruwatan Kepala Daerah' merupakan aksi solidaritas mahasiswa dan masyarakat sipil di Magelang yang prihatin akan situasi politik dan demokrasi di Indonesia.
Aksi ini, bertujuan menyampaikan pelbagai persoalan langsung kepada para kepala daerah yang tengah mengikuti agenda retret di kompleks Akmil Magelang.
Menurut Enrille, penyelenggaraan retret kepala daerah menjadi momentum yang baik bagi masyarakat untuk dapat langsung menyampaikan aspirasi. Apalagi, ia menilai, legitimasi kepala daerah berada di masyarakat.
"Kami ingin sampaikan pesan pada kepala daerah mengenai persoalan yang terjadi di wilayahnya untuk segera diselesaikan demi nama masyarakat," ujar Enrille.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Hariyanto dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko belum membalas pesan saat dimintai konfirmasi ihwal dugaan tindakan represif aparat kepada massa aksi 'Ruwatan Kepala Daerah' di depan Akmil Magelang.
Sedangkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto hanya membaca pesan konfirmasi yang dilampirkan rekaman video pembubaran massa aksi oleh aparat.
Foto 
